PADANG, ONtime.ID — Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar tidak bisa lagi setengah hati dalam menangani dampak bencana yang terus berulang di berbagai daerah. Ia meminta penanganan pascabencana menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027 agar rehabilitasi infrastruktur vital tidak berjalan lambat dan tambal sulam.
Penegasan itu disampaikan Doni saat rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera V pada Senin (11/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Doni menyoroti besarnya kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dinilai masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang dibahas, total kebutuhan penanganan infrastruktur pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun.
[irp posts=”36082″ ]
Angka itu mencakup perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana dalam beberapa waktu terakhir.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pemerintah pusat. Tetapi pemerintah provinsi juga harus serius mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027. Jangan sampai penanganan pascabencana berjalan lambat karena persoalan administrasi dan minimnya kesiapan daerah,” tegas Doni.
Ia menilai penanganan pascabencana di Sumbar membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sebab, banyak proyek strategis yang pembiayaannya berasal dari pusat, namun daerah tetap memiliki tanggung jawab menyiapkan dokumen teknis dan administrasi pendukung.
Menurutnya, lemahnya sinkronisasi antarinstansi selama ini berpotensi memperlambat realisasi pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
[irp posts=”36075″ ]
“Kita ingin koordinasi dengan balai-balai teknis lebih optimal. Ada pekerjaan yang anggarannya dari pusat, tetapi daerah harus cepat menyiapkan dokumen pendukung agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Doni juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi terhadap program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai pengawasan dan sinkronisasi program harus diperketat agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Menurutnya, sejumlah usulan pembangunan nantinya akan dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama pada sektor jalan, sungai, dan irigasi yang menjadi titik kerusakan paling parah akibat bencana.
“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik. Fokus utama kita tetap pada sektor jalan, sungai, dan irigasi karena itu yang paling terdampak,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Doni turut menyoroti lemahnya kesiapan teknis sejumlah proyek daerah. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) agar usulan bantuan pusat tidak tertahan akibat ketidaklengkapan dokumen.
[irp posts=”36070″ ]
Ia mengingatkan bahwa kesiapan administrasi dan dokumen teknis menjadi faktor penting dalam percepatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.
“Sektor yang paling terdampak saat ini bukan hanya jalan dan sungai, tetapi juga lahan pertanian serta jaringan irigasi masyarakat. Karena itu seluruh pihak harus memperkuat sinergi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal,” tutupnya. (*)
