PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Hampir dua tahun setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Padang Pariaman, sejumlah infrastruktur vital masih menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Jembatan yang putus, jalan penghubung yang terisolasi, hingga lahan pertanian yang kehilangan produktivitas menjadi gambaran nyata bahwa pemulihan pascabencana belum sepenuhnya tuntas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera turun langsung ke Padang Pariaman untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus meninjau berbagai titik terdampak yang hingga kini masih membutuhkan penanganan.
Tim supervisi Satgas PRR dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, didampingi sejumlah pejabat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan unsur Pos Komando Satgas PRR. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Pendopo Bupati, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat koordinasi yang digelar sebelum peninjauan lapangan, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir 2024 masih membebani kehidupan masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, kerusakan yang ditinggalkan bencana tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga menggerus aktivitas ekonomi dan sosial warga.
“Banyak infrastruktur vital yang lumpuh, mulai dari jembatan putus hingga jalan yang rusak berat. Lahan pertanian tidak lagi dapat digarap akibat perubahan aliran sungai. Sejumlah fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar JKA.
Ia menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar kebutuhan pembangunan, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi risiko akibat infrastruktur yang belum pulih.
Sebagai contoh, JKA mengungkap peristiwa yang sempat mengundang perhatian publik ketika seorang warga nekat menyeberangi sungai menggunakan tali karena jembatan penghubung belum tersedia. Warga tersebut sempat hanyut setelah kehilangan pegangan, sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar.
“Ini bukan lagi soal kenyamanan akses, tetapi soal keselamatan jiwa. Ketika infrastruktur tidak segera dibangun kembali, masyarakat dipaksa mengambil risiko untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sejumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum tertangani dapat masuk dalam prioritas nasional sehingga proses pemulihan berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
Usai rapat koordinasi, tim Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan BPBD langsung bergerak ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Peninjauan dimulai dari kawasan Asam Pulau untuk melihat kondisi aliran sungai serta jalan penghubung menuju PLTA Singkarak yang terputus akibat banjir bandang.
Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Tanah Taban untuk meninjau lahan pertanian yang terdampak perubahan bentang alam pascabencana. Banyak area pertanian yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sedimentasi dan perubahan jalur aliran sungai.
Perhatian utama juga tertuju pada Jembatan Anduriang yang putus akibat terjangan banjir. Infrastruktur tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat, namun hingga kini belum dapat difungsikan kembali secara normal. Akibatnya, warga masih bergantung pada rakit penyeberangan darurat untuk melintasi Sungai Batang Anai.
Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian warga.
Tim Satgas turut meninjau kondisi lahan pertanian di sekitar kawasan Sungai Batang Anai serta melihat dampak perubahan aliran sungai yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Kunjungan lapangan kemudian ditutup dengan peninjauan Jembatan Sikabu yang juga menjadi salah satu infrastruktur prioritas dalam program rehabilitasi pascabencana.
Kunjungan Satgas PRR menjadi indikator kuat bahwa pemerintah pusat masih memberikan perhatian terhadap percepatan pemulihan Padang Pariaman. Namun di lapangan, masyarakat tetap menunggu realisasi konkret berupa pembangunan infrastruktur yang mampu mengembalikan konektivitas, memulihkan ekonomi, serta menjamin keselamatan warga yang hingga kini masih hidup berdampingan dengan dampak bencana.
Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar roda kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal setelah diterpa salah satu bencana terbesar dalam sejarah daerah tersebut. (*)
