PADANG PARIAMAN, ONtime.ID – Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Rahmat Bagja memantau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Padang Pariaman, Sintuak, Sabtu (13/7).
Rahmat yang didampingi oleh Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Azwar Mardin beserta jajaran mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS)18 Nagari Sintuak, Kec. Sintuak Toboh Gadang, Padang Pariaman.
“Pemantauan kami lakukan secara langsung untuk memastikan tidak ada kecurangan atau pelanggaran dalam PSU,” kata Rahmat Bagja. Ia mengatakan, secara umum pelaksanaan PSU di wilayah Sumbar berjalan dengan aman, dan pihaknya juga belum menerima laporan pelanggaran dari masyarakat.
Pada tempat tersebut ia memantau warga yang tengah menyalurkan hak pilih dan menjalin komunikasi, turut didampingi jajaran Bawaslu Padang Pariaman dan KPU.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta masyarakat mewaspadai beberapa hal, seperti praktik politik uang, bagi-bagi sembako, atau lainnya. Hal ini terlebih karena mengingat Sumbar merupakan daerah yang rawan pada Pemilu lalu.
Lebih lanjut, Rahmat Bagja mengatakan, jajaran Bawaslu memastikan bahwa nanti pada proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada potensi pelanggaran yang terjadi. Sehingga untuk memastikan semua berjalan lancar selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, termasuk juga melakukan pemusnahan sisa surat suara.
Alumnus Uttrecht University ini menilai kurangnya antusiasme pemilih menunaikan hak pilihnya memang biasa terjadi dalam PSU. Meski demikian hal tersebut tetap menjadi evaluasi untuk ke depannya.
“Menurunnya partisipasi untuk sementara ini bisa disebabkan karena sosialisasi dari KPU kurang dan DPD sudah tidak punya kemampuan finansial lagi untuk melakukan sosialisasi dan aturan sosialisasi menuju PSU belum jelas,” papar Bagja.
Sementara itu, Tim Supervisi dan Monitoring (Sumon) Bawaslu RI dan Bawaslu Sumbar juga meninjau PSU Blankspot di TPS 3 Pulau Kapo-Kapo Tarusan.
TPS 03 Kampung Kapo Kapo termasuk TPS sulit, karena berada gugusan pulau Kawasan Mandeh dan dapat dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi laut, seperti speed boat. Bahkan masuk dalam kategori daerah blank spot atau area tak terjangkau jaringan internet.
Tim Sumon Bawaslu RI untuk Pesisir Selatan, Ilham Panuntun dan Putri Larasati dari Biro Pengawasan Sekjen Bawaslu serta didampingi oleh staf Pengawasan Bawaslu Sumbar, Dinka Faresi.
Sementara dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Syauqi Fuadi, Kepala Sekretariat Bawaslu Pessel, Rinaldi, beserta staf dan Panwascam Koto XI Tarusan.
Berdasarkan hasil PSU di TPS 03 Kapo-Kapo, pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 57 orang dari 63 Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tingkat partisipasi pemilih sekitar 90,4 persen.
Tim Sumon Bawaslu RI, Ilham Panuntun, mengatakan, secara umum pelaksanaan pemungutan suara sudah berjalan baik, namun ada beberapa catatan kecil seperti ada KPPS-nya terlambat memasang DPT serta mengaturkan masyarakat untuk masuk ke areal TPS tidak ketat, padahal selain pemilih dan anggota KPPS dilarang masuk areal TPS.
“Beberapa TPS yang kita kunjungi di Kecamatan IV Jurai, Bayang, IX Tarusan, rata-rata partisipasi pemilih 40-45 persen. Lalu, rendahnya jumlah kehadiran saksi di TPS,” katanya.
Sementara itu, Dinka Farisi selaku Pengawas Pemilu Bawaslu Sumbar mengatakan, Bawaslu memastikan semua kesiapan proses pemungutan dan penghitungan suara terlaksana dengan baik. Jajaran Bawaslu memastikan bahwa nanti pada proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada lagi potensi pelanggaran yang terjadi.
“Kami melakukan monitoring ke seluruh kabupaten dan kota, tujuannya memastikan semua sudah siap dan sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Syauqi Fuadi, mengatakan dipilihnya TPS 03 Kapo-Kapo Sungai Nyalo, sebagai tujuan Sumon tim karena termasuk kategori TPS sulit di bidang transportasi, dan akses internet, dibandingkan TPS yang lainnya.
“Sehingga kita perlu memastikan apakah pengawasan dilakukan TPS oleh PKD dan Pengawas TPS bejalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil monitoring semua telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” ucapnya. (vand)
