PADANG, ONtime.ID — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.
Ia menilai praktik prostitusi terselubung melalui aplikasi MiChat serta aktivitas di sejumlah penginapan kelas melati di Kota Padang kian terbuka dan terkesan luput dari pengawasan penegak Peraturan Daerah (Perda).
Sorotan tersebut menguat pasca langkah tegas yang diambil tim Reserse Mobile (Resmob) dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat dalam Operasi Pekat Singgalang 2026. Operasi itu menyasar sejumlah titik di kawasan Padang Barat, Kota Padang, dengan fokus pada praktik prostitusi daring dan perjudian online.
[irp posts=”34198″ ]
Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat, termasuk terduga mucikari serta beberapa pihak yang masih berusia di bawah umur. Penindakan ini memantik perhatian publik, mengingat pembongkaran dilakukan oleh aparat kepolisian tingkat provinsi, bukan oleh Satpol PP sebagai institusi yang memiliki mandat langsung dalam penegakan Perda di wilayah kota.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Ke mana saja penegak Perda selama ini? Keluhan soal praktik prostitusi berbasis aplikasi sudah lama terdengar. Namun yang bergerak justru tim Resmob Polda Sumbar,” ujar Roni dalam keterangannya.
Menurutnya, keberadaan praktik prostitusi yang diduga berlangsung di sejumlah penginapan kelas melati menunjukkan lemahnya pengawasan rutin. Ia menilai, apabila pengawasan berjalan efektif, aktivitas yang bersifat terbuka dan berulang semestinya dapat dicegah lebih dini tanpa harus menunggu operasi berskala besar dari kepolisian.
[irp posts=”34195″ ]
Roni mendesak Wali Kota Padang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Satpol PP beserta jajarannya. Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik yang melanggar norma hukum dan sosial bukan hanya merusak citra kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Operasi Pekat Singgalang 2026 sendiri merupakan agenda rutin kepolisian dalam menekan penyakit masyarakat, mulai dari prostitusi, perjudian hingga tindak kriminal konvensional lainnya. Namun, fakta bahwa praktik tersebut masih ditemukan aktif di wilayah perkotaan menimbulkan tanda tanya terkait efektivitas pengawasan di tingkat pemerintah daerah.
Hingga kini, publik menantikan respons resmi Pemerintah Kota Padang atas kritik tersebut. Evaluasi terhadap pola pengawasan, koordinasi lintas lembaga, serta transparansi penegakan Perda dinilai menjadi langkah mendesak agar penindakan tidak bersifat sporadis, melainkan sistematis dan berkelanjutan.
[irp posts=”34192″ ]
Penguatan pengawasan, menurut sejumlah kalangan, tidak cukup hanya melalui operasi sesaat, tetapi membutuhkan komitmen struktural, pengawasan internal, serta keberanian menindak tanpa tebang pilih. Tanpa itu, praktik serupa dikhawatirkan akan terus berulang dengan pola yang sama. (*)
