PADANG, ONtime.ID — Komisi II DPRD Provinsi Sumbar memberikan sejumlah masukan strategis kepada mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar demi tercapainya optimalisasi pembangunan daerah.
Pada rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar 2023, baru-baru ini Anggota Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan, pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) mitra kerja OPD memiliki kontribusi retribusi, namun tidak terlalu signifikan. Kedepan hal ini diminta untuk ditingkatkan, atau digali dengan lebih optimal.
Dia menjelaskan, pada Dinas Pertanian Sumbar contohnya, pada OPD itu ada Balai Diklat dan bisa disewakan ada juga tempat penjualan sapi demensia, jika dimaksimalkan akan berdampak positif bagi PAD. Pada tahun 2024 objek-objek itu harus ditingkatkan secara pendapatan.
Sementara pada sektor kelautan perikanan, Pemprov memiliki pabrik es yang menjadi kebutuhan nelayan dalam menunjang hasil tangkapan, selanjutnya dinas pangan yang memiliki laboratorium penguji makanan yang merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan.
Diharapkan pada tahun 2024 Balai Diklat Dinas Pertanian Sumbar bisa mendongkrak PAD Rp3 miliar karena fasilitasnya dibuat seperti hotel bintang tiga.
Laboratorium diharapkan Rp1 miliar, jadi sumber-sumber penerimaan itu cukup besar dan berkontribusi lebih terhadap PAD.
Selanjutnya, kata Arkadius terkait program unggulan (progul) yang berorientasi terhadap output, namun juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.
Dia juga mendorong program yang berkaitan dengan peningkatan nilai tukar petani, produktivitas peternak hingga maksimalnya program mencetak 100.000 milenial entrepreneur.
Diharapkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang 10 persen dari total APBD tidak hanya bersifat outcome namun juga benefit yang memberikan dampak positif untuk kesejahteraan petani.
“52 persen lebih masyarakat Sumbar bekerja pada sektor pertanian, jika tidak diberdayakan maka separo masyarakat Sumbar tidak berdaya,” katanya.
Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mohcklasin berharap pada tahun 2024 ini perekonomian di Sumbar akan bangkit. Sektor-sektor yang diharapkan dapat mendongkrak taraf hidup masyarakat dan harus dikelola dengan baik.
“Yang menjadi fokus pembahasan yaitu menyangkut program yang menyentuh pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat, sehingga taraf perekonomian masyarakat meningkat,” terangnya.
“Peningkatan taraf hidup masyarakat juga akan berdampak pada PDRB Sumbar. Karena itu, kita minta semua mitra kerja terkait fokus pada program-program yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (vand)
