PADANG, ONTIME.ID—Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah melaksanakan rapat pembahasan pendahuluan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2022 beberapa waktu lalu.
Hasil dari rapat tersebut juga telah disampaikan pada pimpinan DPRD dalam rapat badan anggaran yang berlangsung, Senin (3/7) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said mengatakan rapat pembahasan pendahuluan Ranperda PPA tersebut dilaksanakan komisi IV bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisi terkait, yakni bidang pembangunan.
Zulkenedi menjelaskan berdasarkan hasil rapat tersebut, dilaporkan bahwa seluruh OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV, memiliki realisasi keuangan dan fisik di atas 90 persen. Selain itu, untuk OPD yang memiliki hasil temuan BPK juga sebagian besar telah ditindaklanjuti.
Dia memaparkan, untuk Bappeda realisasi keuangan 100 persen dan realisasi fisik 99 persen. Hasil temuan BPK telah ditindaklanjuti. Untuk Dinas Perkimtan, realisasi keuangan 99 persen, realisasi fisik 95 persen.
“Pada Perkimtan ini pengerjaan proyek yang melewati tahun anggaran. Namun solusinya telah dilaksanakan oleh OPD terkait,” ujarnya lagi.
Pada OPD Perkimtan ini ada 4 temuan BPK. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti, diantaranya, Rp33 miliar sudah disetorkan kembali.
Kemudian, Dinas PSDA, realisasi keuangan 93 persen. Untuk PSDA ada permasalahan kegiatan putus kontrak dan rendahnya kinerja penyedia jasa. “Permasalahan pengerjaan yang putus kontrak ini akan menjadi catatan kami di DPRD,” katanya.
Lalu ada empat pekerjaan dengan perpanjangan waktu. PSDA melaporkan , penyebabnya karena bencana alam dan kondisi cuaca dan keterlambatan pengumuman pemebang. Ini, kata Zulkenedi, juga akan menjadi catatan DPRD.
Pada dinas BMCTR realisasi keuangan 84 persen, realisasi fisik 98 persen. Pada OPD ini, lanjut Zulkenedi, yang menjadi sorotan Komisi IV yakni terkait pembangunan gedung kebudayaan dan stadion utama.
“Belum ada keputusan bulat antara OPD dan pemerintah daerah terkait kedua pembangunan ini tentang asal anggaran dan feedback atau imbas hasil dari pembangunannya,” katanya lagi.
Komisi IV menilai OPD dan pemerintah daerah harus membulatkan dulu keputusan terkait dua hal ini mengingat dibutuhkan masing-masing ratusan miliar untuk penyelesaian pembangunan gedung kebudayaan dan main stadion tersebut.
“Kami minta ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah dan keputusan bulat antara dinas dan pemerintahan daerah tentang asal dana dan imbas balik hasil pembangunan. Setelah itu maka baru DPRD bisa maka memutuskan terkait pembangunan tersebut,” ujarnya.
Kemudian untuk DLH, realisasi keuangan 96 persen, realisasi fisik 100 persen. Realisasi temuan BPK sudah seluruhnya ditindaklanjuti.
Dinas perhubungan, realisasi keuangan 96 persen, realisasi fisik 100 persen. Temuan BPK hanya terkait honorarium pengelolaan keuangan daerah dan telah disetorkan oleh OPD.
Dinas ESDM, realisasi keuangan 95 persen, realisasi fisik 98 persen. Temuan BPK nihil. Dinas Balitbang, realisasi keuangan 95 persen, fisik 100 persen. BPBD, realisasi keuangan 94 persen, fisik 100 persen. Temuan BPK sudah ditindaklanjuti.
Zulkenedi memaparkan, untuk BPBD, komisi IV sempat meminta penjelasan tentang dana bantuan gempa Pasaman Barat dan Pasaman, yakni bantuan pembangunan rumah korban gempa.
“Waktu itu sudah kita anggarkan pada APBD perubahan dengan catatan Pemerintah Daerah Pasaman dan Pasaman Barat juga menganggarkan pada APBD perubahan masing-masing. Namun ternyata tidak dilakukan pemerintah daerah terkait,” ujarnya.
Justru, lanjut dia, pemerintah Pasaman Barat mengajukan perubahan jumlah bantuan rumah. Ini menurut Zulkenedi akan menjadi masalah baru karena berarti provinsi perlu menambah anggaran.
“Yang kita sesali kita sudah menganggarkan bantuan Rp20 juta per unit untuk bantuan rumah masyarakat terdampak, dengan total anggaran Rp23 miliar Namun sampai sekarang belum sampai pada masyarakat,” ujarnya lagi.
Saat melaporkan hasil rapat tersebut pada rapat badan anggaran, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan lima komisi di DPRD Sumbar telah menyampaikan laporan hasil rapat kerja yang dilaksanakan bersama OPD terkait pembahasan pendahuluan Ranperda PPA.
Dari hasil rapat kerja yang sudah dijalankan itu terungkap, ada beberapa item yang perlu menjadi perhatian, seperti tindak lanjut temuan LHP BPK, serapan anggaran tahun 2022, kontribusi dari BUMD serta beberapa yang lain.
“Terkait serapan anggaran, ada beberapa OPD yang serapannya masih rendah dan tidak mencapai target. Ada juga yang serapan kurang dari seratus persen, namun fisiknya telah seratus persen, hal itu tentu menjadi pertanyaan? Apakah hal itu karena efesiensi, atau apa?” katanya.
Selanjutnya tentang BUMD yang produktif, sejauh ini hanya bank nagari yang bisa memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
Kemudian juga dipertanyakan sejauh mana progres dari likuidasi beberapa BUMD, sementara itu untuk Balairung juga menjadi pertanyaan komisi-komisi, bagaimana langkahnya setelah adanya temuan BPK setiap tahun pada badan usaha tersebut.
“Artinya cukup banyak rekomendasi dari komisi-komisi dari hasil rapat kerja yang sudah dilaksanakan bersama OPD,” ucapnya.
Ia menegaskan, hasil rapat kerja komisi-komisi dengan OPD mitra tersebut, selanjutnya akan dibawa dan didalami dalam rapat badan anggaran yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Lebih lanjut Supardi menyampaikan, terkait pelaksanaan APBD tiap tahunnya, pihaknya berharap pengelolaan keuangan daerah bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, tidak hanya bertumpu dengan indikator serapan anggaran saja.
“Kita akan terus kawal bagaimana realisasi serapan anggaran itu agar berkualitas, jangan hanya sekedar dihabiskan namun tidak berdampak pada perkembangan di daerah. Begitupun pola serapan anggaran yang membengkak di akhir tahun, hal itu juga menjadi pertanyaan oleh komisi-komisi, dan sangat perlu untuk mendapat perhatian,”katanya. (vand)
