JAKARTA, ONtime.ID — Pemerintah memperketat koordinasi lintas negara menyusul tertundanya kepulangan sejumlah jemaah umrah Indonesia akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan langkah darurat telah dijalankan untuk menjamin keselamatan dan kepastian layanan bagi para jemaah yang masih berada di Arab Saudi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan koordinasi intensif dilakukan dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Fokus utama saat ini adalah memastikan jemaah yang tertahan tetap mendapatkan akomodasi yang aman dan layak hingga situasi memungkinkan untuk pemulangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat lain yang aman,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Minggu (1/3).
[irp posts=”34315″ ]
Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian regional yang berdampak pada jalur penerbangan dan stabilitas keamanan. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan jemaah menjadi prioritas mutlak, termasuk memastikan kebutuhan logistik, konsumsi, serta pendampingan tetap terpenuhi selama masa tunggu.
Kementerian juga meminta keluarga jemaah di Tanah Air untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah mengingatkan bahwa arus kabar simpang siur di media sosial berpotensi memperkeruh situasi dan memicu kepanikan yang tidak perlu.
Bagi calon jemaah yang masih berada di Indonesia, pemerintah secara tegas mengimbau penundaan keberangkatan hingga kondisi keamanan di kawasan membaik. Imbauan ini disebut sebagai langkah preventif demi meminimalkan risiko keselamatan.
“Mempertimbangkan eskalasi yang semakin tinggi dan situasi yang belum stabil, kami mengimbau jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” tegas Dahnil.
[irp posts=”34312″ ]
Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Kementerian memastikan hingga saat ini tidak ada gangguan terhadap tahapan persiapan. Proses perencanaan, kuota, serta koordinasi teknis tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi secara real time dan siap mengambil langkah lanjutan apabila diperlukan. Pesannya jelas: keselamatan jemaah tidak bisa ditawar, dan setiap keputusan akan diambil berdasarkan pertimbangan keamanan, bukan spekulasi. (*)
