JAKARTA, ONTIME.ID – Bangsa Indonesia memerlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna untuk menjawab tantangan dan ancaman pada masa depan. Sebab, tantangan di depan semakin kompleks dan tidak pasti serta dipenuhi dengan suasana turbulensi. Termasuk tantangan dari perubahan global.
“Jawabannya itu adalah kita harus kembali kepada Pancasila,” tegas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pidatonya saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu (16/8).
Agenda utama Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tersebut adalah penyampaikan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
LaNyalla menjelaskan alasannya mengapa bangsa ini kembali kepada Pancasila. Yaitu persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar adalah sebagai sebuah bangsa telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama, seperti ketika mempertahankan proklamasi kemerdekaan.
LaNyalla berharap momentum peringatan Kemerdekaan Indonesia kali ini dapat membangun kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa secara utuh. Sebab dalam Pancasila telah memuat nilai-nilai luhur dan tradisi musyawarah dalam politik, yakni termuat dalam sila ke-empat dan sila ke-tiga.
Salah satunya disebutkan LaNyalla adalah dalam pemilihan pemimpin nasional. Pemilihan presiden (pilpres) secara langsung belakangan ini yang mengadopsi demokrasi barat itu telah menjadikan kehidupan bangsa ini kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotism. Karenanya, LaNyalla mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk menghentikan pilpres dengan cara liberal tersebut.
Pemilihan presiden secara langsung telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa karena batu uji dijalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi dan elektabilitas, yang bisa digiring melalui angka-angka.
“Kemudian disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa,” kata LaNyalla.
Padahal kata LaNyalla, bangsa Indonesia mempunyai pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan lebih mendesak daripada disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala barat. Perkerjaan besar itu adalah menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif.
Seiring dengan itu, LaNyalla menyatakan lembaga yang dipimpinnya menyambut baik keinginan MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara sebagai sebuah jalan keluar untuk memberikan ruang bagi bangsa dan negara ini untuk merajut mimpi bersama, guna melahirkan tekad bersama untuk mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini oleh pendiri bangsa.
Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ketika membuka Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI mengusulkan agar MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. (vand)
