JAKARTA, ONtime.ID – Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat dalam aksi protes mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) mendapat respons tegas dari pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan program tersebut tidak mungkin dihentikan hanya karena adanya tuntutan dari kelompok tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Qodari menyusul aksi mahasiswa yang membubarkan diskusi kebangsaan bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis dihentikan.
Menurut Qodari, MBG merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto yang telah dijanjikan kepada publik sejak masa kampanye Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, program tersebut merupakan bagian dari mandat politik yang diperoleh melalui proses demokrasi.
“Program MBG tidak bisa serta-merta dihentikan. Presiden dipilih masyarakat dengan program-program yang ditawarkan kepada rakyat, dan program itu menjadi bagian dari amanah yang harus dijalankan,” ujar Qodari, Rabu (17/6/2026).
[irp posts=”37061″ ]
Ia menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah mempercepat penanganan stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, tuntutan penghentian program dinilai bertentangan dengan komitmen yang telah disampaikan kepada pemilih saat pemilu berlangsung.
Qodari juga menyoroti cara penyampaian aspirasi yang berujung pada pembubaran forum diskusi. Menurutnya, demokrasi seharusnya memberi ruang bagi perbedaan pendapat melalui dialog terbuka, bukan dengan menutup kesempatan pihak lain menyampaikan pandangan.
“Demokrasi tumbuh melalui dialog. Ketika ruang diskusi ditutup dan yang muncul hanya tuntutan sepihak, maka substansi demokrasi menjadi hilang,” katanya.
Aksi protes di UGM terjadi saat diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai narasumber.
[irp posts=”37058″ ]
Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi saling lempar botol plastik antara peserta yang terlibat dalam kericuhan. Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM menyatakan penolakan mereka dilatarbelakangi kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai kurang responsif terhadap kritik publik dan belum konsisten menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan.
Di tengah polemik tersebut, pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai perdebatan yang berkembang justru mulai bergeser dari substansi persoalan yang sebenarnya.
Menurutnya, perhatian publik saat ini lebih banyak diarahkan pada perdebatan mengenai etika mahasiswa dalam menyampaikan protes, sementara akar persoalan yang memicu penolakan justru kurang mendapat perhatian.
Jamiluddin melihat bahwa sebagian mahasiswa tidak sedang mempersoalkan materi diskusi yang dibahas, melainkan mempertanyakan legitimasi dan kredibilitas figur-figur pejabat yang hadir sebagai narasumber.
[irp posts=”37055″ ]
“Mereka lebih mempersoalkan sosok yang hadir daripada tema diskusinya. Bagi sebagian mahasiswa, kepercayaan terhadap narasumber menjadi faktor penting yang menentukan apakah forum tersebut layak diterima atau tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan, dominasi narasi saling membenarkan di antara pihak-pihak yang terlibat berpotensi mengaburkan persoalan utama, yakni adanya krisis kepercayaan yang dirasakan sebagian kalangan mahasiswa terhadap pemerintah.
Polemik di UGM tersebut pada akhirnya tidak hanya membuka perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun komunikasi publik di tengah meningkatnya kritik dari kelompok akademik dan mahasiswa. Di satu sisi pemerintah menegaskan MBG merupakan mandat politik yang harus dijalankan, sementara di sisi lain sebagian mahasiswa menuntut ruang kritik yang lebih didengar dan ditanggapi secara substantif. (*)
[irp posts=”37036″ ]
