Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang telah didirikan pada 1 Februari 1934. Menurutnya, dinamika dan suasana kehidupan di lingkungan pesantren sangat menunjang penerapan ekonomi syariah.
“Pondok Pesantren Al-Ittifaq sudah mengembangkan agribisnis sejak 1970 dan hingga kini bahkan menjadi tulang punggung kegiatan pesantren.Inovasi dapat menjadi contoh dan awal kebangkitan ekonomi umat,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangan resmi, Kamis (24/3).
Saat ini, sambung Ma’ruf Amin, Pondok pesantren Al Ittifaq atau Kopotren Alif Mart, yang telah memberdayakan 270 petani dari sembilan kelompok tani di tiga kabupaten. Jumlah petani yang bergabung di koperasi ini juga diharapkan akan semakin bertambah.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain untuk memakmurkan bumi, peran pesantren di bidang pertanian dan perdagangan juga sangat besar khususnya dalam memajukan ekonomi umat. Sebab, sesuai tiga fungsi pesantren yang tercantum dalam undang-undang, selain sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, pesantren juga memiliki fungsi sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat.
Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah secara khusus mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebagai salah satu ikhtiar untuk menyejahterakan masyarakat.
“Para santri yang menimba ilmu agama sekaligus dapat mengambil peran aktif di dalam pemberdayaan ekonomi mulai dari masyarakat di sekitar pesantren, maupun juga tentu yang jauh,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf Amin, kokohnya pengaruh di tengah komunitas menjadikan pesantren sebagai tempat yang kondusif untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat secara efektif. “Ini yang kita harapkan. Jadi dia menjadi semacam dinamo yang bisa menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Ia berharap agar pola baik yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Ittifaq dapat menjadi inspirasi bagi pesantren lainnya dan kerja sama yang baik dengan seluruh pihak terkait dapat terus ditingkatkan sehingga keberadaan strategi ini dalam daftar aktif rantai industri halal terus terjaga.
“Berbagai potensi unggul tersebut harus dikembangkan agar apa yang dilakoni pesantren ini dapat ikut berkontribusi di dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia melalui unit-unit usaha yang dikelolanya. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah, perbankan, maupun stakeholder lainnya agar masuk dan aktif dalam rantai nilai industri halal,” katanya.
Pemerintah pun, melalui Komite Nasional Ekonomi Syariah juga sudah menggagas program One Pesantren One Product (OPOP) untuk mendorong peran pesatren dalam pengembangan ekonomi syariah. Di Jawa Barat saat ini lebih dari 3.000 pesantren di Provinsi Jabar telah memiliki usaha syariah sendiri.
Menurut Wapres, pengembangan ekonomi syariah perlu terus dilakukan salah satunya melalui inovasi dari pengolahan bahan pangan melalui unit-unit usaha. Berbagai potensi unggul tersebut harus dikembangkan agar apa yang dilakoni pesantren ini dapat ikut berkontribusi di dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia melalui unit-unit usaha yang dikelola.
Lebih jauh, dalam mendukung upaya tersebut Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pihak terkait untuk dapat terus memutar rantai nilai industri halal.
“Perlu untuk meningkatkan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah, perbankan, maupun stakeholder lainnya agar masuk dan aktif dalam rantai nilai industri halal,” tuturnya.
Selain itu, Wapres juga menekankan bahwa digitalisasi dalam pertanian perlu diadopsi untuk mengembangkan berbagai inovasi pertanian berbasis teknologi. Menurutnya, penerapan digitasilasi pada sektor pertanian akan semakin dibutuhkan.
Ma’ruf Amin menilai, selain meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, juga bermanfaat dalam mengatasi masalah lingkungan dan pengaruh perubahan iklim yang sangat memengaruhi produk pertanian seperti degradasi tanah, erosi, cuaca ekstrem, kekeringan, dan sebagainya.
“Kita ingin terus membangun sektor pertanian yang lebih tangguh dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan,” katanya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menyebutkan, lebih dari 3.000 pesantren di Jawa Barat kini telah memiliki bisnis syariah sebagai tindak lanjut dari one pesantren one product. Bahkan, lanjut Ridwan, sekitar 17 persen dari 3000 pesantren tersebut telah memanfaatkan teknologi digital dalam bisnisnya.
Ridwan Kamil, meminta agar inovasi-inovasi pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren dapat diberitakan ke seluruh nusantara. “Jangan anggap remeh, ekonomi pesantren ini adalah kelas dunia, maka kerjasamanya sudah dengan Jepang, sudah dengan Belanda, teknologi setara dengan mereka, dan diselenggarakan bukan oleh korporasi besar tapi oleh pesantren,” ujarnya.
Lebih jauh, Kang Emil menuturkan bahwa melalui program Digitalisasi Pertanian di Ponpes Al Ittifaq yang diresmikan Wapres hari ini, nantinya pesantren-pesantren kecil yang memiliki usaha sendiri akan dimentori dan difasilitasi penjualan produknya.
“Pesantren yang kecil-kecil nanti dimentori dan difasilitasi penjualannya via (Ponpes) Al Ittifaq ini, karena kadang-kadang kalau dari pesantren langsung ke pasar, itu banyak dinamika yang akhirnya merugikan,” ujarnya lagi.
Dengan demikian, kata Kang Emil, pesantren-pesantren kecil sebaiknya bersatu dalam korporasi bisnis yang misalnya dimotori Al Ittifaq, kemudian Al Ittifaq yang bernegosiasi dengan pasar. “Jadi secara statistik itu dan insya Allah seluruh pesantren diharapkan punya model bisnis mendekati apa yang ada di sini,” katanya. (red)
