JAKARTA, ONTIME.ID— Kementerian Keuangan menekankan perlunya perbaikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi pada 2023.
Khususnya dalam melindungi masyarakat dari potensi gejolak perekonomian tahun ini.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kondisi tahun 2023 ini merupakan kombinasi antara optimis dan waspada, terutama dalam pergerakan perekonomian nasional dan daerah. Sehingga perlu adanya persiapan dan perbaikan.
“Perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Spending better belanja dan gunakan anggaran lebih baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa, karena lebih dari Rp3.060 triliun akan dibelanjakan tahun 2023 ini,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2).
Termasuk juga diantaranya, kata Sri Mulyani perbaikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Demikian juga untuk bantuan sosial. Tahun lalu pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp 19 triliun. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrim dan stunting bisa diturunkan secara cepat,” katanya.
Sri Mulyani berpesan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kementerian dan Lembaga untuk tetap waspada terutama terhadap ancaman geopolitik, serta untuk tidak melakukan korupsi.
“Tentu kita juga berharap seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat,” ujarnya.
KEBIJAKAN FISKAL 2023
Sri Mulyani menekankan peranan APBN harus optimal di dalam menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai guncangan. Kemenkeu pun telah merancang untuk kebijakan fiskal berfokus untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
“Kita lihat APBN mengalokasikan dari mulai anggaran ketahanan pangan Rp 92,3 triliun dan tahun depan Rp 104,2 triliun. Untuk subsidi dan kompensasi sehingga walaupun harga BBM kalau di luar negeri karena terjadinya perang di Ukraina itu meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat, di Indonesia BBM kemarin naik 30 persen karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar Rp 551,2 triliun tahun 2022, dan tahun ini Rp 339,6 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menkeu menyebut bahwa dana transfer ke daerah juga berperan penting untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi. Ia menjelaskan, pada APBN 2022 terdapat kenaikan belanja negara sebesar 10,9 persen, termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah yang naik sebesar Rp 304,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, juga terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar 30,5 persen atau Rp 615 triliun, sehingga defisit APBN menurun menjadi sebesar 2,38 persen dari PDB. “Ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5 persen atau dalam hal ini defisit kita turun Rp 310,7 triliun,” ungkapnya.
Menurut Menkeu, perekonomian di daerah juga sudah mulai membaik yang ditunjukan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, termasuk diantaranya pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir.
“Ini artinya di daerah kegiatan makin meningkat. Nah ini nanti implikasinya pada inflasi. Kalau masyarakat mulai mobile, mulai berkonsumsi namun barangnya tidak ada, maka terjadi kenaikan harga. Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan supply mengenai logistik distribusi menjadi sangat penting,” ungkapnya. (*/red)
