KALTIM, ONtime.ID — Gelombang kemarahan publik meluas di Kalimantan Timur setelah muncul kontroversi pengadaan mobil dinas mewah dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar. Situasi memanas, ribuan warga kini bersiap menggelar aksi besar yang disebut-sebut akan menyerupai “demo ala Pati”.
Di Samarinda, posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mulai dipenuhi bantuan logistik dari warga. Dukungan mengalir dari berbagai daerah seperti Balikpapan hingga Tenggarong, menandakan eskalasi protes yang tidak lagi bersifat lokal.
Polemik bermula dari pernyataan Gubernur Rudy Mas’ud yang menyebut anggaran renovasi telah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Namun, pernyataan tersebut berseberangan dengan fakta di lapangan setelah tim Kemendagri turun langsung melakukan pemeriksaan.
[irp posts=”35681″ ]
Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim, M. Irfan Pranata, mengakui kasus ini telah menjadi perhatian nasional. Pemeriksaan oleh pusat memperkuat sorotan terhadap proyek yang sebelumnya diklaim telah melalui seluruh prosedur resmi, mulai dari pembahasan di TAPD hingga persetujuan DPRD.
Data pengadaan menunjukkan anggaran Rp 25 miliar itu tersebar dalam 57 item belanja. Sebagian besar dialokasikan untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur, termasuk pengadaan furnitur hingga perlengkapan dapur. Sementara sisanya digunakan untuk rumah jabatan wakil gubernur dan penataan ruang kerja kantor gubernur.
Kontroversi semakin membesar karena sebelumnya Rudy juga disorot akibat pembelian mobil dinas Range Rover Autobiography LWB PHEV senilai Rp 8,5 miliar. Kendaraan tersebut sempat diklaim sebagai upaya menjaga “marwah daerah”, namun gelombang kritik memaksa pengembalian mobil kepada penyedia.
Sorotan bahkan datang dari Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka membandingkan penggunaan kendaraan dinasnya yang jauh lebih murah. Pernyataan tersebut memperkuat tekanan publik terhadap kebijakan di daerah.
[irp posts=”35678″ ]
Di tengah polemik, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan aksi besar akan digelar. Hingga pertengahan April, lebih dari 4.000 orang telah mendaftar untuk turun ke jalan, dan jumlah itu diperkirakan terus bertambah.
Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menyebut gerakan ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat. Posko logistik yang didirikan pun terus menerima bantuan, mencerminkan luasnya dukungan publik.
Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menyatakan kesiapan mengawal aksi dengan pendekatan humanis. Aparat menegaskan akan mengedepankan komunikasi untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Kontroversi ini kian tajam karena terjadi di tengah minimnya anggaran untuk masyarakat miskin. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Timur justru menyusut drastis—dari target ratusan unit, kini hanya tersisa belasan rumah yang bisa diperbaiki.
[irp posts=”35675″ ]
Kontras mencolok antara alokasi anggaran untuk fasilitas pejabat dan keterbatasan bantuan bagi warga inilah yang memicu ledakan kemarahan. Tekanan publik kini menguat, sementara aksi massa besar diperkirakan menjadi penentu arah polemik yang terus membesar. (*)
