JAKARTA, ONTIME.ID- Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta Kementerian BUMN sebagai representasi pemerintah agar memperketat pengawasan semua BUMN di Indonesia yang jumlahnya ratusan.
Nevi mengatakan, BUMN dengan anak-anak perusahaan yang ada adalah milik pemerintah. Korporasi ini lahir baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan usaha yang seharusnya milik pemerintah, yang tujuannya untuk memberikan kontribusi kepada negara terutama kepada rakyat Indonesia.
“Saya meminta, agar persetujuan komisi VI untuk BUMN pada Pagu Indikatif Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255.661.469.000 dapat efektif mengendalikan BUMN, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutur Nevi.
Politisi PKS ini menyampaikan, bahwa Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN harus mampu merealisasikan delapan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.
Beberapa diantaranya terkait pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dan penguatan daya saing.
Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan, bahwa RKP 2024 menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen, nilai tukar nelayan 107-110 poin, rasio gini 0,374-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan gas emisi rumah kaca 27,27 persen, dan nilai tukar petani 105-108 poin.
“Saya berharap, Kementerian BUMN juga mampu memberi pendampingan pada UMKM yang merupakan usaha kerakyatan dengan volume secara nasional sangat besar. Saya berkeyakinan, dengan fokus yang besar pada peningkatan kualitas UMKM, maka secara tidak langsung akan memberi kontribusi pencapaian RKP untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia,” tutup Nevi Zuairina. (vand)
