PADANG PANJANG, ONTIME.ID— Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan mencapai prevalensi angka stunting yang telah ditetapkan secara nasional sebesar 14 persen pada 2024.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menyatakan untuk mencapai target tersebut harus dengan menyiapkan langkah-langkah dan upaya konkret serta program yang tepat sasaran yang dirancang semua stakeholder untuk percepatan penurunan stunting.
“Angka stunting pada 2022 berdasarkan data e-PPGBM di Kota Padang Panjang sebesar 14,74 persen atau 491 orang dari 3.333 balita. Target kita pada 2024 angka ini bisa turun sebesar 14 persen,” katanya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penurunan Stunting di Auditorium Mifan, Selasa (9/5).
Asrul menyebutkan, untuk mencapai target penurunan stunting harus dengan upaya dan strategi. Di antaranya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan gizi, pola asuh serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan air minum serta sanitasi.
“Ini dibutuhkan kerja tidak biasa untuk membuat sebuah lompatan kinerja. Saya harap program Basunting (Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting-red) yang telah dibuat, dapat dilaksanakan secara sinergis dan tepat sasaran,” sebutnya.
Asrul berharap jajaran OPD dan stakeholder terkait dapat memberikan kontribusi aktif dalam FGD ini. Serta memberikan data yang selengkap-lengkapnya sehingga akar permasalahan stunting di Kota Padang Panjang dapat teridentifikasi.
“Mudah-mudahan peran aktif dan sinergitas semua pihak dalam penanganan stunting, mampu menggerakkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKBPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si mengatakan, forum ini digelar guna mempercepat penurunan stunting Kota Padang Panjang.
“Agar akselerasinya tetap berjalan baik, maka perlu dilakukan perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi,” katanya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam rakor pengentasan stunting menyampaikan pemerintah daerah sangat berperan penting untuk memastikan pelaksanaan intervensi spesifik terhadap penurunan angka stunting. Percepatan penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memastikan pelaksanaan intervensi spesifik dapat berjalan dengan baik di masing-masing daerahnya.
“Makanya hari ini kita ajak Ketua TPPS di kabupaten kota untuk berkumpul mencari solusi bagaimana kasus stunting ini angkanya terus menurun ,” kata Wagub Audy.
Meski demikian, terlepas dari itu Wagub menyampaikan upaya intervensi wajib pemerintah daerah dalam penurunan stunting. Diantaranya pemberian pil penambah darah terkhusus pada ibu hamil dan peningkatan konsumsi protein hewani pada anak di seluruh Sumbar.
Audy berpesan agar setiap Ketua TPPS di daerahnya masing-masing diminta bekerja maksimal serta selalu berkoordinasi sehingga angka stunting semakin menurun. Apalagi, angka stunting di Sumbar meningkat dari 23,3 persen pada 2021 menjadi 25,2 persen pada 2022. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional, yaitu 21,6 persen. (vand)
