JAKARTA, ONtime.ID — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan mengambil posisi sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih oposisi, partai berlambang banteng moncong putih itu memilih menyebut diri sebagai partai penyeimbang.
Sikap tersebut disampaikan politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, dalam konferensi pers di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 11 Januari 2026. Menurut Seno, pilihan istilah itu bukan sekadar permainan kata, melainkan sikap politik yang berangkat dari kerangka konstitusi Indonesia.
“Posisi kami jelas berada di luar pemerintahan. Tapi itu tidak bisa serta-merta disebut oposisi. Dalam konstitusi kita, tidak dikenal istilah oposisi,” ujar Seno.
Ia menjelaskan, sistem politik Indonesia menganut presidensialisme, bukan parlementer. Karena itu, konsep koalisi dan oposisi yang lazim dalam sistem parlementer tidak sepenuhnya relevan diterapkan. Dalam sistem presidensial, kata Seno, partai politik hanya berada pada dua posisi: di dalam atau di luar pemerintahan.
Lebih jauh, Seno menilai istilah oposisi mengandung makna konfrontatif, seolah-olah setiap kebijakan pemerintah harus ditolak. PDIP, kata dia, tidak ingin terjebak dalam sikap politik yang kaku dan serba berseberangan.
“Kalau pemerintah membuat kebijakan yang baik untuk rakyat, tentu kami dukung. Tapi kalau kebijakannya menyimpang dari kepentingan rakyat, kami akan kritik. Itulah peran penyeimbang,” katanya.
Seno menyebut posisi tersebut memungkinkan PDIP memainkan dua peran sekaligus: sebagai mitra kritis dan mitra strategis pemerintah, tergantung pada substansi kebijakan yang diambil.
Rakernas PDIP sendiri berlangsung selama tiga hari, 10–12 Januari 2026. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan forum ini membentuk tujuh komisi untuk membahas isu strategis partai ke depan. Setiap komisi akan mempresentasikan hasil pembahasannya yang kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi resmi Rakernas pada Senin, 12 Januari 2026.
Salah satu komisi yang menjadi sorotan adalah Komisi Pemuda dan Komunikasi Politik. Djarot menyebut komisi ini bertugas merumuskan strategi untuk merebut suara pemilih muda pada Pemilu 2029.
“Pemilih muda pada 2029 diperkirakan mencapai 56 persen. Ini bukan angka kecil. Partai harus serius memahami arah dan tantangan generasi muda,” kata Djarot.
Selain itu, PDIP juga membentuk komisi program, organisasi, pemenangan pemilu, perempuan dan anak, serta komisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Rakernas ini dihadiri jajaran pengurus pusat hingga daerah, anggota DPR dan DPRD dari Fraksi PDIP, serta kepala dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP.
Rakernas PDIP menjadi kelanjutan dari Kongres ke-VI partai yang digelar pada Agustus 2025 di Bali, sekaligus menandai babak baru sikap politik PDIP dalam mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dari luar kekuasaan. (*)
