PADANG, ONTIME.ID- Wakil rakyat di DPRD Sumbar mengkritisi minimnya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap perbaikan dan peningkatan jalan provinsi yang ada di Pasaman dan Pasaman Barat.
Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Pasaman-Pasaman Barat, Khairuddin Simanjuntak menilai Pemprov cenderung menganaktirikan Pasaman dan Pasaman Barat dalam hal perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan provinsi di dua daerah ini.
Menurutnya, harapan masyarakat Pasaman-Pasaman Barat untuk menikmati infrastruktur jalan layak seperti hanya angan-angan belaka. Sebab, bak panggang jauh dari api, setiap tahun, hampir tidak ada anggaran yang disediakan sebagai solusi untuk masalah ini, kalaupun ada dianggarkan, jumlahnya sangatlah minim.
Di lain sisi, sejumlah ruas jalan yang ada di dua daerah tersebut banyak yang mengalami kerusakan. Pada beberapa titik bahkan kondisinya cukup parah, dan umumnya sudah mengalami kerusakan di atas lima tahun.
Disebutkan Khairuddin, ruas jalan yang mengalami rusak parah di dua daerah ini diantaranya, Tapus Muaro Sungai Lolo ke Gelugur, Panti Simpang Empat melalui Kecamatan Duo Koto, Rao ke Rokan, dan beberapa yang lain. Pada beberapa titik, jika hujan sedikit saja akses akan terputus, setelah didatangkan alat berat, baru bisa kembali lancar.
“Untuk ruas Panti Simpang Empat melalui Kecamatan Duo Koto, karena banyak yang berlubang beberapa waktu lalu masyarakat bahkan menanam pisang di sana. Sementara untuk Tapus Muara Sungai Lolo ke Gelugur, karena kondisinya sangat parah hanya bisa ditempuh kendaraan double gardan atau roda dua saja,” katanya.
Khairuddin menilai Pemprov tidak serius akan hal ini, bisa dibuktikan, saat pembahasan anggaran tahun 2022, ia sebagai anggota Badan Anggaran sempat bersitegang dengan OPD terkait, karena anggaran perbaikan jalan provinsi di Pasaman dan Pasaman Barat ini sama sekali tidak masuk dalam RKA awal.
“Setelah saya bersitegang dengan OPD, akhirnya dianggarkan untuk pembangunan Jalan Panti – Simpang Empat melalui APBD provinsi dan DAK. Namun untuk tahun 2023, terulang lagi kejadian serupa, OPD terkait hanya mengajukan Rp1 juta di RKA awal. Saya sesali sekali, OPD ini kan punya data, kenapa harus menunggu kita teriak-teriak dulu baru dianggarkan,” ujar Khairuddin kepada ONTIME.ID, Jumat (6/1).
Khairuddin menuturkan, ia berharap Pemprov memberikan perhatian yang merata untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Sumbar, baik untuk jalan, jembatan, maupun irigasi. Jangan sampai ada yang dianak tirikan.
Sebab, saat tidak ada infrastruktur jalan yang layak, ini akan menghambat perekonomian masyarakat. Lalu lintas barang dan orang tidak lancar, dan akan berakibat pada harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.
” Tak hanya harga kebutuhan pokok yang tinggi, pada salah satu daerah di Dapil saya, yaitunya di Kampung Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, untuk semen saja harganya jauh atas normal, mencapai Rp200 ribu per sak. Belum lagi susahnya saat membawa warga yang sakit mendapatkan pengobatan di luar,” ulas Khairuddin yang juga anggota Komisi IV DPRD Sumbar tersebut..
Politisi Partai Gerindra ini berpandangan, mestinya perbaikan jalan provinsi mendapat prioritas Pemprov, dibanding membangun gedung atau stadion dengan anggaran besar kemudian mangkrak, seperti yang terjadi pada Gedung Kebudayaan dan Stadion Utama Lubuk Alung.
Disebutnya, bukan berarti pembangunan Stadion Utama Lubuk Alung dan Gedung Kebudayaan tidak penting, hanya saja, menurut hemat dia, ada baiknya pembangunan dengan kebutuhan anggaran besar dijalankan dengan dukungan dana pusat, bukan lagi mengandalkan APBD. Mewujudkannya, tinggal lagi bagaimana kepala daerah bisa melakukan lobi-lobi ke pusat.
“Mohon maaf, untuk apa gedung kita mewah-mewah di Padang, sementara masyarakat kita di kabupaten/kota tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Kalau bisa Sumatera Barat ini jangan Rancak di Labuah. Kita bukan tidak setuju dengan Stadion Lubuk Alung, bukan tidak setuju dengan Gedung Kebudayaan, tapi kenapa tidak didahulukan masalah jalan ini,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said yang juga dari Dapil Pasaman-Pasaman Barat mengatakan, khusus Pasaman Barat saja, jika dipersentasekan, sekitar kurang 30 persen wilayahnya masih terisolir. Hal ini disebabkan, ketiadaan atau tidak memadainya akses jalan.
Disebut Zulkenedi, setiap kali ia turun bertemu konstituen, umumnya yang diminta memang soal infrastruktur jalan, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten.
“Masyarakat berharap ini mendapat perhatian. Apakah itu kewenangan provinsi ataupun kabupaten, masyarakat tidak mau tahu, yang penting bagi mereka, ada jalan,” ucap Zulkenedi.
Politisi Golkar ini menambahkan, dari ia sendiri setiap tahun selalu mengusulkan kebutuhan infrastruktur jalan yang diminta masyarakat, hanya saja banyak yang tak bisa terealisasi dengan alasan terhambat kewenangan.
Menurut dia, agar permasalahan ini ada mendapatkan jalan keluar, harus ada political will dari kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Harus ada political will dari kepala daerah. Intinya, konsep keadilan pembangunan yang diusung gubernur kita jangan hanya lip service, harus dibuktikan dengan program pembangunan fisik, masyarakat punya hak yang sama untuk ini,” katanya.
Menanggapi kritikan tentang permasalahan jalan yang disampaikan dewan dari Dapil Pasaman-Pasaman Barat ini, Gubernur Mahyeldi mengatakan, anggaran DPRD yang menyusun. Jika memang ada infrastruktur yang mendesak untuk mendapat perhatian, ia meminta agar diusulkan dan diakomodir melalui pokir dewan, kemudian dimasukan dalam perencanaan dinas.
“Kita sudah memagari kita prioritaskan ke sana, cuma terkadang, perencanaan sudah dibuat OPD, anggarannya kemudian terpotong-potong. Untuk Pokir, jangan dibatasi untuk yang kecil-kecil, Rp200 juta di bawah Rp200 juta, itu kesalahan dan beresiko. Selama ini cukup banyak pokir digunakan membangun jalan yang pendek-pendek kecil-kecil seperti jalan lingkung yang bukan kewenangan kita, atau perbaikan irigasi dengan anggaran di bawah Rp200 juta, kena air lepas lah dia,” ucap Mahyeldi Jumat (6/1), usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumbar. (*/agus)
