PADANG, ONtime.ID — Di saat Sumatera Barat masih berjuang bangkit dari bencana besar yang merenggut ratusan nyawa, meluluhlantakkan permukiman, merusak infrastruktur vital, serta menyisakan duka dan trauma mendalam, terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 justru menuai kritik keras.
Pengamat sosial dan lingkungan, Endang Pribadi, menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap situasi kemanusiaan dan ekologis yang sedang dihadapi masyarakat Sumbar. Menurutnya, penetapan agenda besar olahraga di tengah krisis pascabencana mencerminkan kegagalan membaca rasa keadilan sosial dan empati publik.
“Ini bukan soal menolak olahraga atau pembinaan atlet. Ini soal waktu dan rasa. Ketika ratusan orang meninggal, ribuan kehilangan rumah, jalan putus, jembatan rusak, dan masyarakat masih bergantung pada bantuan, negara justru bicara pesta olahraga. Di mana empatinya?” kata Endang kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Endang menegaskan, pascabencana besar, seharusnya seluruh energi kebijakan pemerintah daerah difokuskan pada pemulihan (recovery)—mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi rakyat, hingga pemulihan sosial dan lingkungan. Ia menyebut, dalam kondisi fiskal daerah yang pasti tertekan, Porprov 2026 berpotensi menjadi agenda yang tidak relevan dan bahkan kontraproduktif.
“Anggaran daerah tidak jatuh dari langit. Dalam situasi seperti ini, sangat bisa dipastikan APBD akan diarahkan besar-besaran untuk recovery pascabencana. Kalau Porprov tetap dipaksakan, pertanyaannya: dananya dari mana? Apakah dari pos yang seharusnya untuk rakyat terdampak?” ujarnya tajam.
Ia mengingatkan, bencana yang terjadi di Sumbar bukan hanya bencana alam, tetapi juga peringatan ekologis akibat tata ruang yang bermasalah, kerusakan lingkungan, dan lemahnya mitigasi. Dalam konteks itu, menurut Endang, keputusan politik harus mencerminkan kepekaan terhadap akar persoalan, bukan sekadar mengejar agenda seremonial.
“Porprov bisa ditunda, luka masyarakat tidak bisa disuruh menunggu. Atlet bisa disiapkan bertahap, tapi rakyat yang kehilangan rumah, ladang, dan keluarga, butuh kehadiran negara sekarang, bukan 2026,” tegasnya.
Endang juga menyoroti narasi optimisme yang disampaikan sebagian pihak terkait Porprov sebagai fondasi PON. Menurutnya, optimisme tanpa empati justru berpotensi melahirkan resistensi publik.
“Prestasi olahraga penting, tapi kemanusiaan jauh lebih penting. Kalau kebijakan ini terus dipaksakan tanpa evaluasi situasi pascabencana, jangan salahkan publik jika menilai pemerintah dan pemangku kepentingan olahraga sedang kehilangan kepekaan sosial,” katanya.
Ia mendesak agar SK Porprov 2026 dievaluasi ulang secara terbuka, dengan melibatkan suara masyarakat terdampak bencana, akademisi, pengamat lingkungan, serta DPRD. Menurutnya, keberanian menunda atau menyesuaikan agenda justru menunjukkan kedewasaan dalam bernegara.
“Empati itu bukan pidato. Empati itu kebijakan. Dan saat ini, Sumatera Barat lebih membutuhkan kebijakan yang memulihkan luka, bukan yang membuka arena pertandingan,” pungkas Endang.
Di tengah puing-puing bencana dan duka yang belum kering, kritik ini menjadi pengingat keras: tidak semua agenda bisa dipaksakan berjalan normal ketika masyarakat sedang tidak baik-baik saja.(*)
