TANAH DATAR, ONtime.ID — Program budidaya melon berbasis Screen House yang dijalankan Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar sejak 2024 kini menjadi sorotan. Program yang semula dipromosikan sebagai langkah menuju pertanian modern dan diharapkan mampu menjadikan Tanah Datar sebagai salah satu sentra produksi melon nasional, justru dinilai jauh dari target yang direncanakan.
Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun ONtime.ID di sejumlah lokasi, sebagian besar unit Screen House yang diperuntukkan bagi budidaya melon dilaporkan tidak menunjukkan hasil yang optimal. Bahkan sejumlah pihak menilai program tersebut mengalami kegagalan karena minimnya kesiapan sumber daya manusia, lemahnya pendampingan teknis, serta tidak adanya keberlanjutan pengelolaan setelah fasilitas dibangun.
Program ini awalnya lahir setelah keberhasilan budidaya melon di lingkungan SMKN 2 Batusangkar, yang mampu membuktikan bahwa komoditas melon dapat dikembangkan secara modern melalui sistem rumah tanaman (Screen House). Keberhasilan tersebut bahkan mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan dijadikan model pengembangan hortikultura daerah.
Saat panen raya melon siswa SMKN 2 Batusangkar pada 2023 lalu, Bupati Tanah Datar menyampaikan harapan besar agar daerah tersebut mampu berkembang menjadi salah satu sentra penghasil melon di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pada 2024 Dinas Pertanian membangun 19 unit Screen House yang tersebar di berbagai kecamatan dengan nilai investasi yang tidak sedikit.
Namun harapan tersebut kini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.
Dari 19 unit yang dibangun, sedikitnya tujuh unit diperuntukkan khusus untuk budidaya melon. Berdasarkan hasil pemantauan ONtime.ID, sejumlah lokasi tidak lagi menunjukkan aktivitas produksi yang signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran mencapai sekitar Rp120 juta hingga Rp135 juta per unit itu justru terkesan kehilangan fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan hortikultura modern.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Jorong Sianau Indah, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang. Screen House yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 tersebut disebut-sebut sudah tidak lagi produktif untuk budidaya melon.
Informasi yang diterima ONtime.ID pada Kamis (4/6/2026) bahkan menyebutkan bahwa fasilitas tersebut dikabarkan akan disewakan atau dikontrakkan kepada pihak lain. Jika informasi tersebut benar, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pemanfaatan aset yang dibangun menggunakan anggaran negara.
Sejumlah sumber di lapangan menilai persoalan utama bukan terletak pada fasilitas fisik, melainkan pada aspek perencanaan dan pendampingan. Kelompok tani penerima program disebut hanya mendapatkan pelatihan dalam waktu terbatas, sementara budidaya melon hidroponik di dalam Screen House membutuhkan pengetahuan teknis, pengawasan ketat, serta manajemen usaha yang berkelanjutan.
Akibatnya, fasilitas yang dibangun dengan biaya besar tidak mampu menghasilkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan saat program diluncurkan.
Ketika dikonfirmasi ONtime.ID, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanah Datar, Noflim Moninda, memilih mengarahkan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar.
“Untuk konfirmasi silakan langsung sama PPK,” ujar Noflim Moninda singkat melalui sambungan telepon.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana evaluasi telah dilakukan terhadap program yang menelan anggaran besar tersebut. Selain itu, muncul pula tuntutan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, hingga pemanfaatan pasca pembangunan.
Jika benar sejumlah Screen House tidak lagi berfungsi sesuai tujuan awal dan gagal memberikan manfaat bagi kelompok tani penerima, maka program yang digadang-gadang sebagai simbol lahirnya “petani modern” di Tanah Datar berpotensi berubah menjadi proyek yang hanya menyisakan bangunan tanpa hasil.
Pemerintah daerah dan aparat pengawas internal diharapkan segera melakukan evaluasi terbuka agar publik memperoleh penjelasan yang utuh mengenai capaian program, penggunaan anggaran, serta penyebab tidak optimalnya sejumlah unit Screen House yang dibangun menggunakan dana negara.
Hingga berita ini diterbitkan, ONtime.ID masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar selaku PPK terkait efektivitas program, kondisi terkini fasilitas yang dibangun, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan terhadap proyek tersebut. (TIM)
