PADANG, ONtime.ID – Mandeknya kerja sama publikasi antara Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang dengan sejumlah media massa terus menuai sorotan. Gelombang kritik yang mengalir dari berbagai organisasi pers dan insan media di Sumatera Barat kini mendapat perhatian serius dari tokoh pers nasional asal Sumbar, Basril Basyar.
Penerima penghargaan tertinggi Press Card Number One (PCNO) itu menilai lembaga pemerintah setingkat wilayah semestinya memiliki sistem pengelolaan informasi publik yang profesional, terbuka, dan didukung anggaran kemitraan yang memadai dengan media sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
“Mestinya di kantor setingkat wilayah harus ada pengelola informasi yang didukung dengan pendanaan dengan mitra,” kata Basril Basyar saat dimintai tanggapan terkait polemik komunikasi publik yang berkembang di lingkungan BWSS V Padang.
[irp posts=”36709″ ]
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan yang terjadi tidak sekadar menyangkut hubungan lembaga dengan media, melainkan menyentuh aspek mendasar tata kelola informasi publik yang menjadi kewajiban setiap institusi negara.
Menurut Basril, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang selesai atau besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, masyarakat berhak mengetahui manfaat, tujuan, serta progres pekerjaan yang menggunakan dana negara.
Ia menegaskan, program pembangunan yang tidak tersampaikan kepada publik berpotensi kehilangan makna sosial karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami manfaat yang sedang dikerjakan pemerintah.
“Sehebat apa pun hasil kerja sebuah lembaga, tanpa dipublikasikan tidak akan ada nilainya bagi masyarakat,” tegasnya.
[irp posts=”36706″ ]
Basril juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun dukungan masyarakat terhadap berbagai proyek strategis pemerintah. Ketika informasi minim atau akses komunikasi dibatasi, ruang spekulasi akan semakin terbuka dan berpotensi menimbulkan resistensi di tengah masyarakat.
Menurutnya, proyek yang dibiayai negara membutuhkan dukungan publik agar berjalan lancar. Dukungan tersebut hanya dapat terbangun apabila masyarakat memperoleh informasi yang cukup, akurat, dan berkelanjutan mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
“Bayangkan kalau setiap langkah dan pekerjaan tidak didukung masyarakat disebabkan ketiadaan informasi terkait dengan pekerjaan atau proyek itu,” ujarnya.
Lebih jauh, Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia itu menilai keterbukaan informasi merupakan bagian dari sistem pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara. Karena sumber pembiayaan proyek berasal dari uang rakyat, maka publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan.
[irp posts=”36703″ ]
Dalam pandangannya, sikap tertutup sebuah lembaga yang mengelola proyek dan anggaran negara dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berisiko menciptakan ruang kecurigaan yang seharusnya dapat dihindari melalui transparansi dan komunikasi yang baik.
“Bahkan tertutupnya sebuah lembaga dalam mengelola proyek, uang negara, atau uang rakyat berpotensi terjadinya kecurangan dan korupsi,” kata Basril secara tegas.
Sorotan terhadap BWSS V Padang sendiri terus menguat menyusul viralnya berbagai pemberitaan yang menyoroti minimnya akses informasi serta dugaan tertutupnya komunikasi lembaga tersebut terhadap media. Kondisi ini memunculkan desakan dari berbagai kalangan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kehumasan, pola komunikasi publik, serta komitmen keterbukaan informasi di lingkungan BWSS V Padang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWSS V Padang belum memberikan penjelasan resmi terkait berbagai kritik yang berkembang. Sementara itu, tuntutan agar lembaga tersebut membuka ruang komunikasi yang lebih transparan dan konstruktif dengan media terus bergulir sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan proyek dan anggaran negara. (*)
[irp posts=”36700″ ]
