PADANG PANJANG, ONTIME.ID—BKKBN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Forum koordinasi percepatan penanganan stunting dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang, Rabu (12/7).
Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Sumbar, Fatmawati mengapresiasi Kota Padang Panjang yang berhasil menurunkan prevelensi stunting pada 2022 sebesar 3,32 persen. “Tentunya juga menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras pimpinan daerah bersama seluruh tim terkait,” ujarnya.
Fatmawati juga menjelaskan pentingnya komitmen yang merupakan pilar pertama dalam penurunan stunting. “Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 pilar yang pertama adalah komitmen pemimpin itu sendiri. Agar tim kerja nantinya dapat didukung dengan maksimal. Kemudian diikuti komunikasi publik, sosialisasi, dan konvergensi semua kegiatan dalam suatu wilayah agar tepat sasaran,” ujarnya.
Iya optimis, dengan sinergi dan kerja keras seluruh pihak serta pemangku kepentingan terkait, angka stunting di Kota Padang Panjang bisa di bawah target. “Kami optimis 2024 bisa lah di bawah 14 persen. Dengan angka Kota Padang Panjang baik, tentu bisa membantu menurunkan prevelensi di Sumbar juga,” ucapnya.
Ia berharap dari hasil diskusi di forum koordinasi ini akan mendapatkan rencana tindak lanjut dan langkah strategis untuk penanganan stunting di Kota Padang Panjang.
Sementara itu, Wakil Walikota (Wawako) Padang Panjang, Asrul menyebut pentingnya kontribusi pengusaha lokal untuk turut serta menekan stunting.
“Waktu saya ke Pekanbaru berdiskusi memang kami melihat masalah penurunan stunting kita sama, namun di sana pengusaha memang sangat terlibat dan mau mendistribusikan bantuannya,” tuturnya.
Oleh karenanya, Pemko Padang Panjang meminta kepada lurah dan camat agar didata jumlah pengusaha yang ada. Kemudian diberikan pengertian-pengertian sehingga pengusaha lokal juga ikut bersama OPD berkontribusi melakukan penurunan stunting.
Harapannya pengusaha-pengusaha di Kota Padang Panjang mau berkontribusi untuk penurunan stunting. Ia menegaskan pentingnya kerja kolaborasi bersama dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.
“Pada tiga bulan di akhir masa jabatan ini, kami ingin berupaya maksimal dan totalitas agar angka stunting bisa turun. Untuk itu, mohon untuk camat dan lurah melibatkan para pengusaha dan tokoh masyarakat,” ucapnya. (vand)
