Diketahui, terduga pelaku yang ditangkap merupakan simpatisan kelompok Negara Islam Indonesia (NII).
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, dari 16 orang tersebut, 12 orang di antaranya ditangkap di wilayah Dharmasraya. Sedangkan empat orang sisanya ditangkap di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Payakumbuh.
Seperti dberitakan Ontime.id sebelumnya, sebanyak dua orang terduga teroris ditangkap masing-masing di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota pada Jumat (25/3). “Kedua orang tersebut belakangan diketahui ternyata warga Tanah Datar,” katanya kepada Ontime.id, Sabtu (26/3).
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan, kelompok yang terindikasi sebagai simpatisan NII Cabang Sumbar itu memiliki misi untuk merubah dan menolak ideologi pancasila. Selain terlibat dengan NII, yang merupakan organisasi terlarang, mereka juga diketahui tengah mempersiapkan pelatihan dan logistik di bidang persenjataan
“Mereka yang ditangkap tersebut bukan berasal dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) maupun Jamaah Ansharut Daulah (JAD), melainkan dari NII,” kata Ramadhan, Sabtu (26/3).
Lebih jauh, ia menjelaskan, operasi senyap kontraterorisme yang dilakukan Densus 88 Antiteror tersebut digelar setelah Densus 88 mendapatkan bukti-bukti permulaan yang cukup sebagai langkah antisipatif pencegahan aksi teror.
“Pengintaian dan pemantauan terhadap para pelaku telah berproses dalam waktu yang cukup panjang. Jadi bukan semerta-merta dalam waktu singkat lalu ditangkap. Operasi itu merupakan hasil deteksi dini teror yang telah dilakukan Densus 88,” ucapnya.
Ramadhan mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih terus mendalami peran masing-masing pelaku. Para pelaku pun, ucap Ramadhan menambahkan, saat ini masih berada di Mapolda Sumbar sebelum nantinya diterbangkan langsung ke Jakarta setelah proses pemeriksaan dan pengembangan perkara selesai dilakukan.
Sebelumnya, Pengamat Terorisme yang juga merupakan mantan Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumbar, Zaim Rais menilai, selain diakibatkan oleh paparan konten-konten radikalisme di media sosial, menguatnya kelompok radikal di Sumatra Barat juga berkaitan dengan gagalnya pemerintah dalam menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang adil bagi setiap kelompok masyarakat.
“Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di FKPT, kemunculan jaringan teroris atau radikalisme juga erat kaitannya dengan rasa ketidakpuasan terhadap sistem yang telah menyingkirkan sebagian kelompok masyarakat dalam wacana pembangunan,” ujarnya.
Rasa ketidakpuasan dari masyarakakat yang merasa tersisihkan dan terpinggirkan itu, menurutnya, semakin diperparah dengan adanya stigmaisasi beberapa pejabat pemerintah pusat yang dinilai kerap menuding dan menyudutkan masyarakat Sumbar. Ia mencontohkan seperti halnya pernyataan salah seorang tokoh yang menilai masyarakat sumbar radikal hanya karena mendukung salah seorang calon presiden menjelang pemilu lalu.
“Oleh pemerintah pusat, masyarakat Sumbar kerap dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang suka mengkritik, membangkang, dan tidak patuh kepada pemerintah. Sikap itu selanjutnya menimbulkan kebencian yang mengkristal. Apalagi belakangan ini beberapa kebijakan pemerintah pusat dinilai ‘anti Islam’ oleh beberapa pihak di Sumbar,” kata Zaim Rais.
Adanya sejumlah fenomena tersebut, selanjutnya turut memberikan ruang dan tempat tumbuh yang subur bagi sikap-sikap radikalisme dan ekstrimisme yang muncul di tengah masyarakat belakangan ini.
Padahal, menurut Zaim Rais, pada dasarnya masyarakat Sumbar merupakan masyarakat yang terbuka, tidak eksklusif, dan dapat membaur dengan kelompok masyarakat lainnya, sekalipun itu berbeda suku dan agama.
Lebih jauh, ia mengatakan, untuk menghambat laju perkembangan dan pertumbuhan kelompok-kelompok radikal dan ekstrimis di Sumbar, selain melakukan penguatan literasi digital terhadap generasi millenial yang kerap terpapar dan terpengaruh konten-konten radikalisme dari media sosial, Zaim menilai pemerintah juga perlu menyelesaikan akar dari radikalisme, yaitu persoalan ketimpangan dan ketidakadilan.
“Penelitian menunjukkan bahwa ideologi radikal kerap berawal dari ketimpangan dan ketidakpuasan kelompok masyarakat yang merasa dipinggirkan dan disisihkan dalam wacana pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita dari pusat hingga daerah guna mencegah pertumbuhan kelompok radikal dan ekstrim di Sumbar,” ucapnya.
Rais juga meminta kepada pemerintah dari segala tingkatan untuk menghentikan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini karena setiap stigmatisasi maupun penyudutan kelompok tertentu, pasti akan menimbulkan perlawanan yang dapat mengarah pada terbentuknya sikap radikal dan ekstrim. (red)
