PADANG, ONtime.ID — Laksanakan reses masa persidangan kedua tahun 2023/2024, terhitung dari 24-31 Januari sebanyak 65 anggota DPRD Sumbar turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
Sepekan lebih berkunjung ke daerah pemilihan (dapil) berbagai aspirasi ditampung 65 anggota DPRD Sumbar dari konstituen, baik terkait kebutuhan infrastruktur, sarana prasarana bidang pendidikan, bidang sosial, serta berbagai kebutuhan terkait sektor pertanian.
Aspirasi yang ditampung dari masyarakat ini nantinya akan dikaji oleh DPRD secara kelembagaan, dari hasil kajian akan disusun berdasarkan skala prioritas menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
Ketua DPRD Sumbar Laksanakan Reses di Payakumbuh dan Limapuluh Kota
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, reses yang dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Sumbar adalah untuk menyerap, menjaring dan menghimpun aspirasi masyarakat/ konstituen berupa pengaduan, dan penyampaian informasi dari masyarakat sebagai upaya kemajuan pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Supardi saat melaksanakan reses perorangan di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis, (25/1).
Supardi mengatakan, reses adalah wadah yang dimiliki oleh sesorang anggota DPRD untuk dapat bertatap muka secara langsung serta dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen daerah pemilihan.
“Aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan dengan ruang lingkup pembangunan daerah dalam APBD dan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Supardi.
Adapun terkait beberapa masukan yang disampaikan masyarakat padanya saat kegiatan tersebut, seperti pembangunan jalan usaha tani, bantuan bibit dan bantuan alat traktor akan diusahakan dalam penyusunan RKPD yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang.
“Insya Allah aspirasi masyarakat ini akan kita proses berdasarkan proposal usulan dari wali nagari pada anggaran perubahan 2024 ini,” ungkap Supardi.
Saat kegiatan itu Wali Nagari Durian Tinggi meminta agar pembangunan jalan provinsi yang berada di Kenagarian Sialang dapat di perbaiki, serta normalisasi sungai kapur sembilan yang sering dilanda banjir.
“Selain itu masyarakat Nagari Durian Tinggi banyak juga hidup dalam UMKM dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi bagaimana ini dapat menopang kehidupan masyarakat di nagari durian tinggi” harapnya.
Adapun reses perorangan yang dilaksanakan Ketua DPRD Sumbar, Supardi ini dihadiri lebih kurang 200 orang masyarakat Nagari Durian Tinggi.
Sementara itu saat reses di Kota Payakumbuh dalam pertemuan dengan konstituen, Ketua DPRD Sumbar Supardi menekankan pentingnya bantuan bibit ikan dan ternak dilengkapi dengan sarana dan prasarananya.
“Jangan nanti bantuan datang tapi sarana prasarana kegiatan usaha tidak siap, dan ini tidak boleh terjadi,” kata Supardi.
Ia juga mengatakan, kepada peserta reses yang merupakan para calon penerima bantuan hibah bibit ikan dan ternak sapi, dalam pembangunan Sumatera Barat 2021-2024 sektor pertanian merupakan merupakan program unggulan. Sebesar 10 persen APBD Sumbar atau sekitar Rp600 miliar rupiah diarahkan pada sektor pertanian. Dia mendorong agar program bantuan hibah bibit ikan dan sapi ini bisa jadi upaya peningkatan dan pengembangan produksi dan populasi ternak.
“Jangan ada sapi yang dipotong ataupun dijual, jika ini terjadi akan berurusan dengan pihak berwajib. Jika pun ada persoalan segera berkoordinasi dengan instansi terkait,” kata Supardi.
Supardi menyebut, kegiatan bantuan hibah ini akan segera dilakukan diawal triwulan tahun ini, maka segala ketentuan persyaratan agar segera dipenuhi oleh kelompok masing-masing yang akan menerima bantuan.
Reses Wakil Ketua DPRD Sumbar, Warga Keluhkan Soal Banjir
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Mata Air, Kota Padang yang mengeluhkan banjir akibat kurang berfungsinya drainase.
“Persoalan banjir memang menjadi keluhan masyarakat Kelurahan Mata Air Kota Padang. Jika curah hujan tinggi genangan air bisa mencapai dua meter,” kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib di Padang, Minggu (28/1).
Penyebabnya, kata dia, drainase di wilayah tersebut tidak berfungsi dengan optimal. Untuk menuntaskan persoalan tersebut dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Terkait banjir di Mata Air kita akan tinjau nantinya bersama bersama organisasi perangkat daerah terkait. Jika anggarannya memungkinkan untuk diakomodir melalui dana pokir, maka akan kita lakukan perbaikan,” kata Suwirpen.
Setiap anggota DPRD memiliki anggaran pokir yang bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggota dewan juga wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan amanat konstitusi.
“Jadi, masukan-masukan yang dihimpun akan menjadi rujukan kinerja dan akan dibawa pada rapat-rapat resmi bersama pemerintah daerah, sehingga pembangunan berjalan maksimal,” katanya.
Warga Sungai Pagu Keluhkan Kondisi Perekonomian Serba Sulit
Masyarakat Sungai Pagu mengeluhkan kondisi ekonomi yang serba sulit. Mereka juga mempertanyakan peran pemerintah di saat kebutuhan semakin mahal, sedangkan harga jual hasil pertanian kian murah.
Hal itu disampaikan sejumlah warga Sungai Pagu dalam reses dan temu konstituen Anggota DPRD Sumbar, Nurfirman Wansyah, Minggu (28/2) di Kecamatan Sungai Pagu.
“Kami masyarakat saat ini sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain sulit, harga kebutuhan pokok itu juga mahal,” jelas Upik salah seorang masyarakat yang hadir saat itu.
Masyarakat lain juga mempertanyakan tentang keberadaan koperasi PNM dan koperasi lain yang disebut Koperasi Pancasila yang malah menjerat masyarakat dengan pinjamannya.
“Siapa yang mau disalahkan lagi, melihat kondisi ini. Disaat masyarakat kesulitan ekonomi, datang pinjaman koperasi yang sangat mudah untuk mendapatkannya, dan sudah barang tentu masyarakat akan tergiur untuk meminjam,” katanya.
Zulkenedi Said Minta Pemprov Perbanyak Program Pemberdayaan Ekonomi
Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Zulkenedi Said menekankan agar program pemerintah provinsi soal pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih diperbanyak di nagari-nagari di Sumbar.
Hal itu dikatakan Zulkenedi Said dalam resesnya di Jorong Sigunanti, Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, baru-baru ini.
“Saya berharap pemerintah provinsi yang dipimpin Mahyeldi Ansharullah bisa mensejahterakan masyarakat sesuai visi misinya, maka itu program pemberdayaan ekonomi lebih diperbanyak di nagari-nagari,” kata Zulkenedi Said kepada 200 orang peserta reses.
Anggota DPRD Sumbar dari Dapil IV (Pasaman dan Pasaman Barat) ini juga mengatakan, selain program pemberdayaan ekonomi, sesuai dengan apa yang dikemukakan masyarakat dalam reses itu, agar fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat diperbanyak dan ditingkatkan.
“Ada juga aspirasi dari masyarakat yang meminta perbaikan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana olahraga. Dengan adanya fasilitas ini, kegiatan pembinaan bakat generasi muda bisa berlangsung dan menghindari mereka dari perbuatan negatif,” ulas Zulkenedi yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumbar tersebut.
Anggota DPRD Sumbar Afrizal Serap Aspirasi Warga Kota Padang
Anggota DPRD Sumbar, Afrizal menggelar kegiatan reses masa sidang kedua Tahun 2024 di Komplek Wisma Berbintang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/1). Kegiatan reses tersebut untuk mendengarkan langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat di daerah pemilihannya.
Dalam kegiatan ini, Afrizal mendengarkan beragam keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Adapun berbagai aspirasi yang ditampung dari warga adalah, perbaikan drainase, JPU, pos pemuda, ambulan, mobiler musala, gapura, air bersih PDAM, alat olahraga untuk menyalurkan hobi anak-anak kita.
Menanggapi usulan warga tersebut Afrizal mengatakan akan mengusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta akan dibahas nantinya pada tahun anggaran 2024-2025.
“Insya Allah karena kita juga kehadiran anggota DPRD Padang Zulhardi, maka segala kebijakan yang tidak bisa di APBD provinsi maka akan kita serahkan ke Buya Zulhardi untuk APBD Kota Padang,” pungkasnya.
Selanjutnya Afrizal juga memaparkan beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 bagi anak-anak yang putus sekolah atau pengangguran seperti pelatihan menjahit, pelatihan mekanik motor, pelatihan service handphone dan pelatihan barista meracik kopi.
“Pelatihan ini kita fokuskan pada anak-anak yang putus sekolah atau pengangguran dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan, mempersiapkan mereka untuk pekerjaan tertentu, atau memberikan pemahaman yang lebih baik tentang industri tertentu sehingga membantu mereka menjadi lebih siap untuk memasuki pasar kerja,” katanya.
Hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, Tokoh Masyarakat Kota Padang Weno Aulia, Ketua Golkar Kecamatan Kuranji, Ketua pengurus mushalla Firdaus, tokoh pemuda, pemungka masyarakat, jamaah mushalla beserta warga. (vand)
