ACEH, ONtime.ID — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh tidak akan mengalami pemotongan.
Kepastian itu diperoleh setelah Dasco menghubungi langsung Presiden Prabowo Subianto dan menyambungkan pembicaraan tersebut dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Momen krusial itu terjadi di sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu, 11 Januari 2026. Rapat sempat dihentikan sejenak ketika Dasco menelepon Presiden Prabowo untuk memastikan langsung kebijakan anggaran pemerintah pusat bagi Aceh.
Situasi tersebut bermula saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi fiskal daerah terdampak bencana. Dalam paparannya, Purbaya meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang tersedia. Ia juga menyampaikan rencananya untuk melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden, sembari meminta bantuan Dasco untuk memfasilitasi komunikasi.
Melalui sambungan telepon yang disaksikan peserta rapat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran bagi daerah terdampak bencana di Aceh tetap utuh.
“Jadi jelas, untuk tahun ini anggaran Anda dari APBN akan penuh seperti tahun lalu, tidak akan dipotong,” kata Purbaya menirukan pernyataan Presiden usai percakapan tersebut.
Purbaya mengakui belum sempat berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo lantaran padatnya agenda. Namun, melalui sambungan yang difasilitasi Dasco, Presiden secara tegas menyetujui agar TKD untuk Aceh tidak dikurangi.
“Pak Ketua sudah menelepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tidak ada masalah,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah lebih dulu menyalurkan dana kepada Pemerintah Provinsi Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota pada 2 Januari 2026 dengan total nilai mencapai Rp1,2 triliun. Dengan pencairan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa persoalan anggaran seharusnya tidak lagi menjadi hambatan dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa mulai 10 Januari 2026, proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera akan dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Satgas ini dibentuk pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Satgas Pemulihan Bencana Sumatera akan bekerja penuh. DPR akan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.
Ia menambahkan, pemerintah bersama DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di daerah-daerah terdampak bencana dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan. Selain itu, penanganan dampak bencana diupayakan tuntas secara bertahap sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Seluruh daerah terdampak harus sudah tersentuh pemulihan dan dimaksimalkan agar penanganannya bisa diselesaikan sebelum Lebaran,” ujar Dasco.
Kepastian anggaran ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menempatkan pemulihan Aceh sebagai prioritas, sekaligus menutup spekulasi pemangkasan dana di tengah situasi darurat pascabencana. (*)
