SUMEDANG, ONtime.ID — Sejumlah bangunan ikonik yang dibangun pada era kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat kembali menuai sorotan tajam.
Proyek-proyek berskala besar yang sempat dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan daerah kini dipertanyakan keberlanjutan dan tingkat pemanfaatannya, khususnya di Kabupaten Sumedang.
Pengamat dari Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman, menegaskan bahwa kritik publik tidak boleh diarahkan pada ranah personal, melainkan pada pertanggungjawaban kebijakan pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
Menurutnya, pola pembangunan pada era Ridwan Kamil menunjukkan kecenderungan kuat pada proyek fisik bernilai artistik tinggi, namun minim konsep keberlanjutan jangka panjang.
“Kalau sekarang era KDM lebih fokus ke pembenahan jalan. Pada masa RK, proyeknya cenderung pembangunan gedung-gedung mercusuar,” ujar Nandang saat diwawancarai, Jumat (16/1/2026).
Ia menyebut sejumlah bangunan dengan pendekatan arsitektural mencolok yang dibangun di Sumedang, di antaranya Masjid Raya Al-Kamil di kawasan Jatigede, Menara Kujang Sapasang, Gedung Kreatif Sumedang Kota, serta Geoteater Rancakalong.
Sorotan paling keras diarahkan ke kawasan Jatigede. Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang yang menelan anggaran besar disebut pernah digadang-gadang memiliki daya tarik kelas dunia. Namun, realita di lapangan dinilai jauh dari ekspektasi.
“Warga yang salat di sana bilang jemaahnya tidak sampai satu saf penuh. Katanya bisa menyaingi Menara Eiffel, tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dihidupkan. Sekarang hampir jadi artefak,” tegas Nandang.
Kritik serupa juga diarahkan pada Gedung Kreatif Sumedang. Bangunan yang sempat diresmikan dengan seremoni besar itu kini dinilai tidak lagi mencerminkan semangat kreativitas sebagaimana visi awal.
“Pembukaannya sangat meriah, tapi sekarang kondisinya menyedihkan. Ini bukan lahir dari kehendak masyarakat, melainkan kehendak pejabat,” tambahnya.
Karena seluruh proyek tersebut dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Nandang menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan. Ia mendesak evaluasi menyeluruh serta langkah konkret agar bangunan-bangunan tersebut benar-benar kembali memberi manfaat bagi publik.
“Itu duit rakyat. Jangan mudah lupa. Harus ada pertanggungjawaban bagaimana cara menghidupkannya,” pungkasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang membantah anggapan bahwa bangunan-bangunan ikonik tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menilai penilaian tersebut tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
“Sepertinya Kang Nandang tidak update. Jangan hanya sekali datang, apalagi itu September 2025, lalu jadi kesimpulan. Kasihan mereka yang sudah bekerja keras menghidupkannya,” ujar Dony, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Dony, Gedung Kreatif Sumedang justru memiliki tingkat pemanfaatan tinggi dengan aktivitas hampir setiap hari, bahkan kerap mengalami antrean penggunaan.
“Dari luar terlihat sepi, tapi di dalam ramai. Anak-anak sekolah, termasuk SMAN 1 Sumedang, sangat sering menggunakan fasilitas ini,” jelasnya.
Sementara itu, Geoteater Rancakalong disebut telah berkembang menjadi pusat aktivitas budaya. Kawasan tersebut rutin menggelar pertunjukan seni setiap akhir pekan melalui program Ekosistem Budaya Kasumedangan yang kini telah memasuki edisi ke-10.
“Dubes Indonesia untuk Kuwait sudah datang. Silakan hadir setiap Sabtu, atraksi seni budaya ada dan menjadi hiburan wisatawan,” kata Dony.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembenahan infrastruktur pendukung, termasuk pelebaran akses jalan dan penambahan penerangan. Aktivitas di Geoteater, kata dia, dapat dipantau secara terbuka melalui media sosial resmi.
Adapun terkait kawasan Kujang Sapasang, Dony menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung proses penentuan pengelola baru setelah masa kerja pengelola sebelumnya berakhir.
“Sekarang sedang proses beauty contest. Appraisal harga sewa dari provinsi sudah keluar, tinggal menentukan penyewanya,” ujarnya.
Bupati Dony menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh aset publik yang telah dibangun tidak menjadi monumen mati.
“Potensinya ada, bangunannya sudah ada. Tugas kami memastikan semua itu berfungsi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (*)
