PATI, ONtime.ID — Gelombang dukungan terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pati terus menguat.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) secara terbuka menyatakan dukungan penuh sekaligus mendesak agar proses penegakan hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.
Dalam aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (20/1), Ketua Presidium AMPB Suharno menegaskan bahwa dukungan terhadap KPK merupakan bentuk ikhtiar masyarakat sipil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi, khususnya di Pati.
“Dukungan terhadap KPK diberikan agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dipulihkan,” kata Suharno.
OTT yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk Bupati Pati Sudewo serta beberapa kepala desa dan camat, disebut menjadi pukulan telak bagi rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, penindakan tersebut terjadi di tengah kondisi warga Pati yang tengah menghadapi berbagai bencana dan kesulitan sosial.
“Di saat masyarakat sedang mengalami musibah, justru muncul dugaan korupsi yang melibatkan pejabat. Ini sangat melukai rasa keadilan warga,” tegas Suharno.
AMPB memandang OTT ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari proses panjang pengawalan publik terhadap dugaan praktik korupsi yang selama ini disuarakan masyarakat. Suharno mengungkapkan, sejak awal AMPB bersama elemen masyarakat sipil konsisten melaporkan dan mengkritisi dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Namun, upaya tersebut kerap berujung pada tekanan, intimidasi, bahkan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPB menegaskan OTT KPK harus menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi secara menyeluruh dan sistematis. Mereka meminta agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan profesional, sehingga tidak memunculkan kecurigaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
AMPB juga mendesak KPK mempercepat pengusutan perkara. Kepastian hukum dinilai krusial bagi warga Pati yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Penanganan perkara yang berlarut-larut hanya akan memicu spekulasi dan ketidakpastian publik,” ujar Suharno.
Lebih jauh, AMPB mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum. Partisipasi publik dianggap penting agar pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan penghentian kriminalisasi terhadap warga dan penyelesaian persoalan-persoalan struktural di Bumi Mina Tani.
“AMPB berkomitmen mengawal proses ini hingga tuntas sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil demi pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, isu kriminalisasi warga kembali mencuat. Anik, istri Supriyono—warga yang saat ini terjerat kasus hukum usai mengikuti aksi demonstrasi menuntut penurunan Bupati Pati—meminta agar suaminya dibebaskan. Ia menilai Supriyono hanya menjalankan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan menyuarakan kritik.
“Suami saya hanya menyampaikan aspirasi. Kami berharap keadilan ditegakkan dan tidak ada kriminalisasi terhadap warga yang bersuara,” ujarnya.
OTT KPK di Pati kini bukan sekadar perkara hukum, melainkan ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan membersihkan pemerintahan daerah dari praktik korupsi. Masyarakat Pati menunggu, apakah hukum benar-benar akan ditegakkan tanpa kompromi. (*)
