YOGYAKARTA, ONtime.ID — Kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter mendorong Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengambil langkah penghematan di berbagai sektor operasional pemerintahan. Salah satu fokus utama efisiensi adalah penggunaan kendaraan dinas yang selama ini menjadi penunjang aktivitas pemerintahan.
Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada, mengatakan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tersebut berdampak langsung terhadap biaya operasional kendaraan pemerintah. Namun, penyesuaian anggaran belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena perubahan APBD masih dalam tahap persiapan pembahasan.
Menurut Teguh, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk melakukan langkah efisiensi sambil menunggu proses perubahan anggaran.
“Anggaran tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Karena itu, yang bisa dilakukan saat ini adalah penghematan dan pengaturan ulang penggunaan kendaraan operasional,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
[irp posts=”36881″ ]
Sejumlah kebijakan penghematan mulai diterapkan. Salah satunya adalah mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan dalam kegiatan resmi pemerintahan. Jika sebelumnya pengawalan dan pendampingan kegiatan gubernur melibatkan lebih dari satu kendaraan protokol, kini jumlah armada dikurangi.
Selain itu, Pemda DIY juga mulai menerapkan sistem perjalanan bersama bagi pejabat yang memiliki agenda di lokasi yang sama. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan dinas.
Dalam praktiknya, rombongan pejabat yang sebelumnya menggunakan kendaraan masing-masing kini diarahkan menggunakan kendaraan berkapasitas besar secara bersama-sama.
“Sekretaris daerah dan kepala OPD yang memiliki agenda bersama akan menggunakan satu kendaraan seperti HIACE. Tidak perlu lagi setiap kepala OPD membawa kendaraan dinas sendiri,” kata Teguh.
[irp posts=”36877″ ]
Kebijakan penghematan juga menyasar pelayanan kendaraan bagi tamu dari kementerian maupun lembaga pemerintah pusat yang melakukan kunjungan kerja ke DIY. Fasilitas kendaraan operasional akan disesuaikan dengan kebutuhan agar penggunaan BBM lebih terkendali.
Meski demikian, Pemda DIY menegaskan seluruh kendaraan dinas tetap wajib menggunakan BBM nonsubsidi sesuai aturan yang berlaku. Kendaraan pemerintah berpelat merah tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Langkah efisiensi tersebut menjadi respons langsung terhadap meningkatnya beban operasional akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah berharap penghematan yang dilakukan mampu menjaga stabilitas penggunaan anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan tugas pemerintahan.
Di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat, kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan dinas dinilai menjadi pilihan realistis sembari menunggu penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD mendatang. Pemerintah DIY juga membuka kemungkinan evaluasi lanjutan apabila tren kenaikan harga energi terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. (*)
[irp posts=”36874″ ]
