JAKARTA, ONtime.ID — Polemik dugaan pengaturan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Nama Sony Sonjaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program tersebut kini menjadi sorotan setelah muncul tudingan bahwa dirinya memberikan akses khusus kepada tersangka berinisial AYS untuk mengatur lokasi SPPG meski portal pendaftaran mitra telah ditutup.
Menanggapi tudingan tersebut, Sony melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, membantah keras adanya perlakuan istimewa terhadap AYS. Ia menegaskan seluruh usulan maupun perubahan titik SPPG tetap melalui mekanisme yang berlaku dan tidak pernah diberikan akses langsung kepada pihak luar.
“Saya tidak pernah memberikan akses itu kepada Asep. Semua usulan tetap masuk melalui saya, lalu saya teruskan kepada tim verifikator untuk diproses sesuai mekanisme,” kata Krisna mengutip penjelasan kliennya, Selasa (16/6/2026).
Pernyataan itu merupakan respons atas keterangan penyidik Kejaksaan Agung yang sebelumnya mengungkap dugaan bahwa AYS memperoleh akses untuk mengatur titik-titik SPPG setelah portal pendaftaran mitra resmi ditutup.
[irp posts=”37058″ ]
Menurut Krisna, perubahan sejumlah titik SPPG yang diusulkan AYS bukanlah penambahan lokasi baru secara sepihak, melainkan penggantian dapur yang dinilai tidak menunjukkan progres pembangunan hingga melewati batas waktu yang ditentukan.
Ia menjelaskan, setiap dapur yang telah dinyatakan aktif dalam sistem diberikan waktu maksimal 100 hari untuk menyelesaikan pembangunan, melengkapi peralatan, hingga proses serah terima operasional. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat perkembangan yang memadai, maka titik tersebut dapat dievaluasi bahkan diganti.
“Kalau sudah 100 hari tidak ada progres yang jelas, titik itu bisa dihapus atau diganti. Pak Asep kemudian mengusulkan calon pengganti untuk titik-titik yang dianggap tidak berjalan,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Krisna menyebut AYS berperan menawarkan yayasan atau pengelola baru yang dinilai siap menjalankan pembangunan dapur MBG sehingga target percepatan program dapat tercapai.
Meski demikian, Sony membantah mengetahui adanya dugaan kesepakatan bisnis antara AYS dengan pihak-pihak yang memperoleh titik SPPG. Ia juga menolak tuduhan menerima keuntungan pribadi dari aktivitas tersebut.
[irp posts=”37055″ ]
“Pak Sony menyampaikan tidak pernah menerima apa pun dari Pak Asep. Hubungan mereka hanya sebatas pertemanan,” kata Krisna.
Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa AYS tidak pernah memiliki akses langsung ke sistem informasi maupun portal pengelolaan SPPG. Seluruh pengajuan, menurut mereka, tetap melalui Sony sebelum diteruskan kepada tim verifikator.
Namun penjelasan tersebut berseberangan dengan temuan penyidik Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya menyatakan bahwa AYS diduga memperoleh akses untuk mengatur titik-titik SPPG meskipun sistem pendaftaran telah ditutup.
Penyidik juga mendalami dugaan adanya aliran dana dari AYS kepada Sony Sonjaya yang diduga berkaitan dengan pengaturan titik-titik tersebut. Dugaan itu menjadi salah satu fokus penyidikan dalam perkara yang menyeret sejumlah pihak dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Hingga kini, Kejaksaan Agung masih terus mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri peran masing-masing tersangka dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam proses penentuan titik SPPG. Penyidik juga tengah menilai posisi hukum para tersangka, termasuk kemungkinan pemberian status justice collaborator apabila memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.
[irp posts=”37036″ ]
Perbedaan keterangan antara pihak tersangka dan penyidik tersebut membuat polemik pengaturan titik SPPG semakin menarik perhatian publik. Pasalnya, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut anggaran besar serta berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.
Seiring berjalannya proses hukum, publik kini menunggu pembuktian lebih lanjut dari penyidik untuk memastikan apakah dugaan pemberian akses khusus dalam penentuan titik SPPG benar terjadi atau hanya merupakan bagian dari mekanisme pergantian lokasi yang diklaim telah berjalan sesuai prosedur. (*)
