PARIAMAN, ONTIME.ID – Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi Golkar Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menolak rencana Pemerintah menaikan ongkos naik haji 2023 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI, pasalnya kenaikan ongkos itu memberatkan calon jemaah haji.
“Kalau dinaikan tentu akan memberatkan, untuk itu kami menolak dan mendesak Kemenag, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan haji melakukan efisiensi agar ongkos haji 2023 dapat terjangkau oleh masyarakat,” kata John Kenedy Azis di Pariaman, Jumat (27/1).
Anggota DPR RI asal Sumbar ini menyampaikan ongkos haji 2023 yang diusulkan oleh Kemenag RI yaitu Rp69 juta sehingga selain dari setoran awal Rp25 juta calon jamaah yang akan berangkat harus menambah sekitar Rp44 juta lagi.
“Kalau demikian penambahan dari calon jamaah haji tersebut jauh lebih besar dari keberangkatan haji sebelumnya yang hanya sekitar Rp10 juta,” ujarnya.
Dimana, kata John jika mengacu pada besaran penambahan keberangkatan jamaah haji sebelumnya itu calon jemaah haji hanya membutuhkan biaya Rp35 juta untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.
Selain melakukan efisiensi, ia juga menyarankan perbaikan skema subsidi biaya haji dari nilai manfaat dana kelolaan haji oleh BPKH.
“Jika sekarang 70 persen (dana keberangkatan haji) ditanggung jamaah dan 30 persen ditanggung dari dana nilai manfaat BPKH, maka harusnya paling tidak 50-50 persen,” katanya.
Ia juga menyarankan kinerja pengelolaan dana haji oleh BPKH dievaluasi karena dinilai belum optimal dalam melakukan investasi dana haji.
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan penolakan yang disampaikan itu merupakan aspirasi dari masyarakat, baik itu saat ia melakukan kunjungan kerja ataupun yang menghubungi langsung.
“Banyak sekali Whatsapp yang masuk ke saya dari berbagai daerah yang menyampaikan kemungkinan tidak bisa berangkat karena tidak memiliki uang yang cukup untuk penambahan biaya haji 2023 ini,” ujarnya.
Ia menyampaikan banyak calon jamaah haji reguler Indonesia berasal dari ekonomi lemah mulai dari petani, nelayan, pedagang kecil, hingga buruh, dan tenaga pendidik yang menyisihkan rezekinya agar bisa berangkat ke tanah suci.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius kita untuk pengurangan ongkos haji tahun ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang. Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian.
Dimana rata-rata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp98.893.909 per orang. (*/red)
