PADANG, ONTIME.ID–Seluruh komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan studi banding ke luar daerah (BOP). Studi banding tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Maret 2023.
Setiap komisi mengunjungi provinsi dan lembaga yang berbeda-beda sesuai sektor yang menjadi bidang konsentrasi kerja masing-masing.
Agenda studi banding tersebut telah ditetapkan badan musyawarah (bamus) DPRD tertanggal 21 Maret 2023 lalu.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan pelaksanaan studi banding merupakan salah satu cara efektif untuk mempelajari kelebihan yang dimiliki oleh provinsi lain. Sehingga kemudian bisa diadopsi ataupun menjadi pelajaran oleh pemerintahan Sumbar dalam upaya meningkatkan perekenomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Setiap komisi, lanjut dia, akan menjadikan bahan atau data yang didapat dari BOP untuk memperkaya pengetahuan dan landasan pembahasan program bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.
Selain itu, menurut Supardi, pelaksanaan studi banding telah menjadi bagian dari kerja rutin anggota dewan di lembaga legislatif. Hal ini diperbolehkan dan telah diatur oleh pemerintah pusat.
Untuk studi banding yang dilaksanakan pada akhir Maret ini, Komisi I DPRD Sumbar yang membidangi sektor pemerintahan melaksanakan studi banding ke Provinsi Riau.
Salah satu hal yang digali Komisi I yakni persiapan Provinsi Riau dalam menghadapi tahapan pemilu serta pilkada serentak yang sudah semakin dekat.
Dalam studi banding tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indea Dt Raji Lelo ikut mendampingi komisi I yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Sawal. Selain turut hadir pula Asisten 1 Pemprov Sumbar, Kadis Dukcapil, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar. Pertemuan digelar di ruang rapat kantor Gubernur Riau, rombongan Komisi Iditerima Kabiro Pemerintahan & Otda Pemprov Riau serta beberapa OPD terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Riau menyatakan terus melalukan persiapan dengan sebaik mungkin. Tahapan pemilu diharapkan akan telaksana dengan baik dengan adanya persiapan matang.
Pemprov Riau menilai walaupun terjadi gonjang ganjing di tingkat nasional soal penundaan pemilu ataupun sistem pemilu tertutup terbuka, persiapan harus tetap dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum ada keputusan perbuhan dari pemerinta pusat.
Persiapan antara lain Pemprov Riau melalui Dukcapil selalu berkoordinasi dengan KPU setempat.
Sementara itu, Komisi II DPRD Sumbar yang membidangi sektor perekonomian melaksanakan studi banding ke Provinsi Banten.
Dipimpin Ketua Komisi II, Mochklasin diskusi dengan Pemprov Banten dan OPD terkait membahas tentang kebijakan daerah tersebut di bidang kelautan dan perikanan.
Selain itu bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan untuk menunjang pembangunan serta pembangunan daerah.
Kemudian, Komisi III yang membidangi keuangan melaksanakan Studi banding ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi untuk menggali tentang 0engembangan Iklim Investasi di daerah tersebut.
“Investasi di Jambi belakangan ini meningkat cukup tajam. Kita.imvin mempelajari upaya apa yang dilakukan Pemerintah Jambi sehingga terjadi peningkatan investasi,” ujar Ketua Komisi III Ali Tanjung yang saat studi banding tersebut didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbar Adib Alfikri.
Ali Tanjung mengatakan pemerintah Sumbar harus banyak belajar dari daerah lain untuk mempastikan daerah ini diminati investor.
“Kita sadar kas daerah kita kecil. Investasi akan sangat membantu kita dalam memaksimalkan pembangunan di Sumbar,” katanya.
Sedangkan Komisi IV yang membidangi pembangunan melakukan studi banding dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama Ketua Komisi IV, Zulkenedi Said. Komisi IV mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
Seperti disampaikan anggota Komisi IV, H. M. Nurnas, BPBD DKI Jakarta sudah punya
standar operasional prosedur (SOP) yang sudah jelas dan baku untuk penanggulangan bencana.
Ada sembilan jenis bencana yang telah memiliki SOP penanggulagam bencana, yakni banjir, kebakaran gedung dan permukiman, masalah gedung, epidemi dan wabah penyakit, gelombang pasang dan abrasi, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, konflik sosial dan gerakan tanah.
Nurnas mengatakan BPBD DKI Jakarta juga sudah memiliki command centre atau ruang pantau, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui kontak 112 terkait penanggulangan bencana.
BPBD DKI Jakarta juga memiliki ruang belajar edukasi dan simulasi untuk sosialiasi pada masyarakat dalam mengatasi bencana, seperti kebakaran, anjir, dan lainnya.
Nurnas menambahkan, hak pentimg dalam penanggulangan bencana yaknj harua patuh pada SOP yang sudah ditetapkan dan tidak ada ego sektoral.
Sementara Komisi V yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra), melakukan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V, Aida mengatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat sudah jauh lebih maju dan inovatif jika dibandingkan dengan Sumbar.
Di Jawa Barat, katanya, meskipun penduduknya banyak, namun kepala daerahnya tak pernah melupakan masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak, bahkan sampai menyiapkan perdanya.
“Mereka memiliki banyak program dan dukungan dana yang memadai untuk menyokong gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujarnya.
“Bahkan gubernurnya banyak menyiapkan produk-produk seperti perempuan juara, anak juara. Pokoknya banyaklah yang bisa dibawa pulang ke Sumbar untuk kita terapkan pula di Sumbar,” katanya. (*/vand)
