PADANG PANJANG, ONTIME.ID—Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul mengungkapkan bahwa di tengah isu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia, Padang Panjang bisa berbangga lantaran menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat (Sumbar) dengan angka kemiskinan nol persen pada 2022.
“Namun jangan terlena. Sesungguhnya angka realisasi kemiskinan pada 2022 itu 5,14 persen. Itu masih cukup tinggi. Kita harus melakukan beberapa hal, di antaranya evaluasi yang komprehensif, melanjutkan program, merumuskan inovasi baru, serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang Panjang di Aula Bappeda setempat, Senin (24/7).
Asrul menyebutkan, empat tahun ini berbagai upaya Pemko dalam penurunan angka kemiskinan mengalami tren yang cukup bagus. Ini terlihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penduduk miskin Padang Panjang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Walaupun sempat mengalami kenaikan pada 2021 sebesar 0,68 persen, pada 2022 dapat kembali diturunkan menjadi menjadi 5,14 persen. Ini buah dari kerja sama seluruh pihak. Kendati capaian 2022 sudah melampaui target, tahun 2023 ini tentunya ada target yang harus kami penuhi. Di akhir 2023 kami akan bekerja keras mengejar target angka 5,36 persen,” katanya.
Kepala Bappeda Padang Panjang, Rusdianto menyebutkan, progres penurunan angka kemiskinan RPJMD 2018-2023 di bawah 5,65 persen sudah tercapai. Dengan indikator makro daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2022 pada angka 4,39.
“Rakor TKPKD ini yang pertama kali digelar pada 2023 ini. Sebelumnya, kami telah menggelar beberapa kali rapat pokja terkait data dan teknis. Kami berharap seluruh OPD dapat melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini,” katanya. (vand)
