PADANG, ONtime.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat penanganan banjir secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari kawasan hulu hingga hilir sungai.
Desakan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan galodo yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar dalam beberapa pekan terakhir dan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta mengancam keselamatan masyarakat.
“Penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terpadu dan berkelanjutan dari hulu sampai ke hilir,” kata Doni, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, penanganan di kawasan hulu perlu menjadi perhatian serius, terutama melalui penataan wilayah dan pemulihan fungsi resapan air. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi limpasan air ketika hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Sumbar.
Sementara itu, di kawasan hilir, pemerintah perlu memperbaiki sistem drainase, melakukan pengerukan sedimentasi, serta menormalisasi sungai dan anak sungai yang mengalami pendangkalan.
Doni menegaskan, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Mengingat luasnya wilayah terdampak dan besarnya kebutuhan anggaran pemulihan, diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta Balai Wilayah Sungai sesuai kewenangan masing-masing.
“Dibutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Pusat, hingga Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.
Selain langkah penanganan fisik, Komisi IV DPRD Sumbar juga mendorong Pemprov Sumbar menyediakan anggaran kebencanaan yang memadai dalam APBD 2027. Menurut Doni, pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana tidak boleh ditunda karena berpotensi memperluas kerusakan dan meningkatkan biaya perbaikan pada masa mendatang.
Ia turut mengingatkan bahwa kondisi tanah dan lereng setelah banjir masih perlu diwaspadai. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan.
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus selalu responsif, dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna menghindari korban jiwa,” tuturnya.
Rangkaian Bencana Mengancam Keselamatan dan Infrastruktur
Sebelumnya, banjir melanda Kabupaten Pasaman pada Jumat sore, 18 September 2026. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto.
Bencana tersebut menyebabkan seorang warga bernama Amri Anto (51) hanyut terbawa arus. Selain itu, sebanyak 55 rumah terendam, tiga keluarga mengungsi, dan satu jembatan di Pasar Simpang Tonang mengalami kerusakan. Banjir juga berdampak pada sekitar lima hektare sawah, lahan jagung, kolam ikan, serta fasilitas air bersih.
Tiga hari kemudian, tepatnya 21 September 2026, galodo menerjang kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka. Peristiwa tersebut dilaporkan merusak 12 kantor pemerintahan, termasuk Gedung DPRD, serta 84 rumah warga. Bencana itu juga menyebabkan dua orang meninggal dunia.
Bencana banjir kembali melanda Kota Padang pada 10 Oktober 2026 setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan ini, kejadian itu berdampak terhadap 498 warga.
Rentetan peristiwa tersebut mempertegas pentingnya penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga mencakup mitigasi, pembenahan infrastruktur pengendali air, pemulihan kawasan hulu, serta kesiapan anggaran jangka panjang.
Doni berharap pemerintah lintas tingkatan segera memperkuat koordinasi dan menyusun langkah penanganan yang terukur agar risiko banjir berulang dapat ditekan dan keselamatan masyarakat Sumatera Barat lebih terlindungi. (*)
