JAKARTA, ONtime.ID — Percakapan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait biaya pembangunan sumur bor mendadak memicu perdebatan di ruang publik.
Angka Rp100 juta hingga Rp150 juta yang disebut dalam rapat resmi pemerintah menjadi bahan polemik warganet, sebagian menilai biaya tersebut terlalu mahal.
Isu itu bermula saat Prabowo menanyakan estimasi biaya pembuatan sumur bor bagi korban bencana di Pulau Sumatera dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026). Dalam laporan kepada Presiden, Kepala BNPB menyebut biaya pembangunan sumur bor berada di kisaran Rp100 juta, sementara KSAD menyampaikan nominalnya bisa mencapai Rp150 juta, bergantung pada kondisi tanah.
“Rp100 juta sampai Rp150 juta, Bapak,” ujar Suharyanto saat melaporkan kepada Presiden. Ia menjelaskan, biaya tersebut sudah mencakup instalasi jaringan air hingga tangki, sehingga air dapat langsung dimanfaatkan warga terdampak bencana.
Menanggapi hal itu, KSAD Jenderal Maruli menambahkan bahwa dalam beberapa kondisi, biaya bisa melampaui Rp100 juta. “Mungkin tidak cukup, di atas Rp100 juta,” katanya.
Presiden Prabowo justru menilai angka tersebut masih tergolong terjangkau. Ia bahkan menyoroti aspek kesejahteraan prajurit yang terlibat dalam pembangunan fasilitas tersebut. “Menurut saya Rp150 juta itu murah. Tapi ini sudah termasuk biaya tenaga kerjanya atau belum? Atau malah tentaranya tidak dibayar?” kata Prabowo.
Pertanyaan itu dijawab Kepala BNPB dengan memastikan bahwa personel TNI yang terlibat tetap menerima insentif. “Sudah dibayar, Pak. Siap,” ujar Suharyanto, disambut tawa KSAD Jenderal Maruli.
Menanggapi polemik yang berkembang di media sosial, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa biaya Rp150 juta tidak bisa dilihat secara sempit. Ia menyebut, contoh pembangunan sumur bor yang dimaksud KSAD berada di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
“Kalau dirinci, biayanya memang segitu. Tapi program di Banyumas yang diresmikan Bapak KSAD itu melayani sekitar 500 kepala keluarga. Jadi wajar,” kata Donny kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/1).
Donny menekankan, publik keliru jika menganggap biaya tersebut digunakan untuk satu rumah atau satu titik kecil. Program yang dijalankan TNI AD, kata dia, menggunakan sistem pompa hidram (hydraulic ram pump) yang tidak hanya menyediakan air bersih untuk warga, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi.
“Ini bukan sumur bor per rumah. Saluran airnya bisa dipakai bersama, bahkan untuk pertanian. Program seperti ini sudah banyak dilakukan, tidak hanya di Banyumas, tapi juga di Karawang dan daerah lain,” tegas Donny.
Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan persepsi yang berkembang. Di tengah kebutuhan air bersih bagi korban bencana, pemerintah dan TNI menilai pembangunan sumur bor skala komunitas dengan biaya ratusan juta rupiah justru menjadi solusi jangka panjang yang efisien dan berdampak luas. (*)
