PADANG, ONtime.ID — Musyawarah Wilayah (Muswil) II Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Provinsi Sumatera Barat menandai babak baru perjalanan organisasi paguyuban warga Pesisir Selatan di perantauan. Melalui mekanisme musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan mufakat, H. Sengaja Budi Syukur, S.H., M.M., M.B.A. resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKPS Sumatera Barat.
Muswil yang digelar di Gedung Serba Guna PKPS, Jati Baru, Kota Padang, menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen untuk memperkuat peran PKPS sebagai wadah pemersatu masyarakat Pesisir Selatan yang berada di berbagai daerah.
Terpilihnya Budi Syukur diharapkan mampu membawa organisasi semakin adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus memperkuat kontribusi para perantau dalam mendukung pembangunan daerah asal.
Dalam sambutannya, Budi Syukur menegaskan bahwa kepemimpinan yang diembannya bukan sekadar amanah organisasi, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga semangat persaudaraan dan mempererat ikatan emosional warga Pesisir Selatan, baik di rantau maupun di kampung halaman.
“Tugas terpenting kita bersama di dalam wadah PKPS ini adalah membangun kebersamaan selaku anak rantau dengan seluruh masyarakat Pesisir Selatan yang ada di perantauan. Secara beriringan, PKPS juga berkomitmen penuh untuk terus membina dan merajut jalinan komunikasi yang kuat dengan saudara-saudara kita yang berada di kampung halaman,” tegas Budi Syukur.
Ia menilai, kekuatan utama organisasi bukan semata-mata terletak pada struktur kepengurusan, tetapi pada kemampuan menghimpun seluruh potensi sumber daya manusia Pesisir Selatan dalam semangat kebersamaan, saling membantu, dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
PKPS sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjalanan organisasi masyarakat perantau. Cikal bakal organisasi ini telah berdiri sejak 1960 dengan nama Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS).
Seiring perkembangan waktu dan tuntutan pengelolaan organisasi yang lebih modern, pada 2019 organisasi tersebut bertransformasi menjadi Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS).
Perubahan nama tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kelembagaan. Saat ini PKPS telah resmi berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan berbagai program organisasi.
Legalitas tersebut dinilai menjadi modal penting bagi PKPS untuk memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, memperkuat pelayanan kepada anggota, serta meningkatkan kontribusi organisasi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Pesisir Selatan.
Di bawah kepemimpinan Budi Syukur, salah satu agenda prioritas yang akan didorong adalah percepatan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna PKPS sebagai pusat aktivitas organisasi dan ruang berkumpul warga Pesisir Selatan di perantauan.
Selain itu, kepengurusan baru juga berkomitmen mengoptimalkan potensi para perantau melalui penguatan jaringan komunikasi, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, serta pembinaan generasi muda agar tetap memiliki keterikatan dengan nilai-nilai budaya dan kampung halaman.
PKPS diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat perantau sekaligus memperkuat hubungan antara warga Pesisir Selatan di berbagai daerah dengan pemerintah dan masyarakat di kampung asal.
Muswil II PKPS Sumatera Barat tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi momentum mempertegas arah organisasi sebagai wadah yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan bagi seluruh warga Pesisir Selatan.
Dengan kepengurusan yang baru dan fondasi organisasi yang semakin kuat, PKPS Sumatera Barat diharapkan mampu mempererat persatuan para perantau, meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah asal, serta menjaga nilai-nilai kebersamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Pesisir Selatan selama puluhan tahun. (JR Pratama)
