TUAPEJAT, ONtime.ID — Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Sumber Alam Sejahtera yang terletak di Km 2 Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, tengah menjadi sorotan tajam.
Dalam satu hari, puluhan ton BBM subsidi dilaporkan hilang tanpa kejelasan distribusi, memicu dugaan adanya praktik kecurangan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Warga setempat mengeluhkan terjadinya kelangkaan BBM jenis solar dan pertalite selama beberapa hari terakhir, yang menyebabkan antrean panjang di SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Ironisnya, di saat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sejumlah resort dan penginapan komersial di kawasan wisata Mentawai justru diduga menerima pasokan BBM dalam jumlah besar.
Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa BBM bersubsidi yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru dialihkan ke sektor komersial, seperti resort dan penginapan mewah yang tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi.
Diduga kuat, proses pengambilan BBM tersebut berlangsung di luar prosedur resmi dan tanpa pengawasan ketat.
“Ini jelas ada yang tidak beres. Bagaimana bisa puluhan ton BBM hilang dalam satu hari? Kami menduga ada permainan antara pengelola SPBU dan oknum aparat yang memfasilitasi penyaluran gelap ini,” ungkap salah satu warga Tuapejat yang enggan disebutkan namanya.
Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga penyalur dan aparat penegak hukum. Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dan Pertamina, segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap SPBU Sumber Alam Sejahtera dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat.
“Kami meminta agar pihak yang berwenang bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai hal seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Ini bukan hanya soal BBM, tapi juga keadilan bagi masyarakat,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola SPBU Sumber Alam Sejahtera maupun pihak aparat yang diduga terlibat dalam praktik ini. Namun, desakan dari publik agar dilakukan audit terbuka dan penegakan hukum yang transparan terus menguat. (tim)
