PADANG, ONtime.ID—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy terus berjuang melakukan percepatan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten/kota.
Salah satu langkah strategisnya adalah dengan pembangunan serta peningkatan akses jalan penghubung antar kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan untuk memacu percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperlancar aksesibilitas transportasi barang dan jasa antarwilayah.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf menjelaskan, ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur penting yang terus dikebut Pemprov Sumbar di bawah komando pasangan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
“Beberapa di antaranya adalah pembangunan akses jalan penghubung antarpelabuhan, pengembangan infrastruktur jalan destinasi wisata, mitigasi bencana, serta pembebasan daerah terisolir,” ujarnya didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Adratus Setiawan, Selasa (3/9).
Menurut Era Sukma, pihaknya telah menargetkan percepatan proses pembebasan lahan untuk pembangunan akses jalan penghubung pelabuhan Teluk Bayur-Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Utamanya di dua titik lokasi yang ada di Jalan Samudra, Kota Padang, dan kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Lolong Belanti. Pembebasan lahan di lokasi itu ditargetkan tuntas tahun 2025 nanti. Jika memungkinkan, pekerjaan fisik diupayakan dilaksanakan di tahun yang sama.
Jalan penghubung pelabuhan Teluk Bayur- BIM yang membentang dari Kota Padang ke Kabupaten Padang Pariaman itu, dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen Teluk Bayur-Nipah-Purus serta segmen Purus-BIM.
Meski sempat terhenti karena adanya persoalan hukum sejak beberapa tahun lalu, namun tahun ini proses pembebasan lahan kembali berjalan. Status lahan segmen Purus-BIM, ditargetkan clear and clean untuk dibangun pada tahun 2025 mendatang.
“Penyelesaian pembangunan akses jalan Teluk Bayur-BIM akan menjadi solusi kemacetan di Kota Padang di samping memperlancar konektivitas arus barang dan jasa antarwilayah di Sumbar,” katanya.
Di samping itu, Pemprov Sumbar sejak beberapa tahun belakangan juga terus mengebut proyek pembangunan akses jalan penghubung antarpelabuhan di wilayah paling ujung Sumbar, yaitu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
Pembangunan akses jalan Pelabuhan Bungo Tanjuang-Teluk Tapang sepanjang 43 kilometer itu telah dianggarkan sejak tahun 2021 sampai 2024 lewat mekanisme pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai kurang lebih Rp350 miliar.
“Nah, pada tahun 2025 ini, Pemprov Sumbar kembali mengusulkan dana penuntasan pengerjaan ruas jalan strategis Bungo Tanjuang-Teluk Tapang senilai Rp119 miliar kepada pemerintah pusat,” ucapnya.
Era Sukma optimis salah satu proyek infrastruktur strategis terbesar Sumbar ini akan segera rampung dalam waktu dekat. Sebab sejauh ini, pengerjaan fisik dan pengaspalan sudah dilakukan sepanjang lebih kurang 38 kilometer. Sementara sisa pekerjaan hanya tinggal berupa perbaikan dan pengaspalan di beberapa titik ruas jalan sepanjang lebih kurang lima kilometer.
“Jika proyek ini tuntas, maka perekonomian masyarakat di sekitaran Teluk Tapang dan Air Bangis akan hidup. Karena untuk wilayah utara, khususnya Mandailing Natal dan daerah terdekat wilayah Sumatera Utara lainnya nanti akan mengirim logistik lewat pelabuhan kita mengingat jarak yang relatif dekat,” ucapnya.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas BMCKTR Sumbar, Adratus Setiawan menambahkan, Pemprov Sumbar sejak empat tahun terakhir juga berfokus untuk melakukan pembenahan dan pengembangan akses jalan menuju destinasi wisata.
Upaya itu dilakukan lewat pembangunan ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang yang akan menghubungkan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok lewat sumber pendanaan Dana Alokasi Umum(DAU).
Hal ini secara umum untuk melanjutkan pekerjaan yg telah diselesaikan melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari pemerintah pusat pada tahun 2020-2022 yang dialokasikan di beberapa ruas pendukung Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Mandeh. Termasuk ruas Pasar Baru-Alahan Panjang.
Selain untuk menunjang aktivitas pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh, pembangunan akses jalan ini akan mempermudah distribusi hasil pertanian Kabupaten Solok ke Pesisir Selatan maupun sebaliknya. “Selama tiga tahun terakhir Sumbar mendapatkan kucuran dana PHJD dari pemerintah pusat rata-rata sekitar Rp160 miliar per tahun,” ujarnya.
Adratus mengakui, sampai saat ini upaya pemeliharaan maupun peningkatan kualitas jalan berstatus milik provinsi masih menghadapi tantangan karena kemampuan fiskal dan APBD Pemprov Sumbar yang masih terbatas.
Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan Dinas BMCKTR Sumbar untuk berkreasi dan bekerja keras berburu berbagai sumber pendanaan non-APBD yang mungkin bisa digunakan untuk mengisi kekurangan tersebut.
Sebagai gambaran, total alokasi anggaran untuk Bidang Bina Marga BMCKTR Sumbar saat ini hanya berada di kisaran Rp150-200 miliar per tahun. Jumlah ini masih sangat kurang. Hal ini mengingat untuk mencapai target indeks kemantapan jalan yang ditetapkan sebesar 1,5 persen sampai 2 persen per tahun saja, dibutuhkan anggaran ideal sekitar Rp400 miliar.
Dana ideal tersebut diperlukan untuk melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan kualitas, hingga pembangunan 68 ruas jalan milik provinsi yang ditetapkan lewat SK Kementerian PUPR terbaru sepanjang 1.690 kilometer. “Dengan keterbatasan anggaran kami dituntut untuk punya strategi dan taktik dalam mengusulkan sumber pendanaan lain di luar APBD,” katanya.
Pada rentang waktu tahun 2021-2024 ini, Sumbar tercatat telah menikmati Rp160 miliar dana PHJD, Rp50 miliar per tahun dari DAK jalan, hingga Rp56 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
“Semua jenis pendanaan itu diperuntukkan bagi ruas jalan provinsi dan dilakukan oleh Dinas BMCKTR. Di samping itu, juga ada pekerjaan yang dilakukan di ruas jalan provinsi dengan pelaksana BPJN Sumbar,” tuturnya.
Adapun proyek pembangunan infrastruktur strategis Sumbar yang dilaksankaan Kementerian PUPR lewat BPJN Sumbar, di antaranya seperti proyek pembangunan jalan Bungo Tanjung-Teluk Tapang pada tahun 2021, dan multiyears 2022-2024.
Kemudian ada juga program Inpres Jalan Daerah pada ruas Payakumbuh-Sitangkai tahun 2023. Sumber pendanaan yang diraih berkat kerja keras pengusulan oleh jajaran Pemprov Sumbar ini diprioritaskan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalanan dan meningkatkan kemantapan jalan provinsi.
Sementara, lewat mekanisme DBH Sawit, Pemprov Sumbar telah melakukan pembangunan ruas jalan Manggopoh-Padang Lua, Panti-Simpang Ampek, dan Abai Sangir-Sungai Dareh.
“Pemprov Sumbar tetap berjuang mengejar sumber pendanaan lain di luar APBD untuk meningkatkan kualitas akses jalan serta memperlancar aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah,” ujarnya. (vand)
