PADANG, ONtime.ID — Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak yang masih tersebar di sejumlah wilayah di Sumbar.
Menurut Doni, saat ini skema pembiayaan infrastruktur masih banyak bergantung pada program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang fokus pada pemulihan daerah terdampak bencana.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” kata Doni, Minggu (3/5/2026) di Padang.
[irp posts=”35838″ ]
Namun demikian, Doni menegaskan persoalan kerusakan jalan di Sumatera Barat sebenarnya telah terjadi jauh sebelum bencana melanda sejumlah daerah. Ia menyebut, kondisi infrastruktur jalan di Sumbar masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar tercatat 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tetapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ujar Doni yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.
Ia mengakui masih banyak jalan rusak yang tidak masuk dalam kategori terdampak bencana sehingga belum mendapatkan penanganan optimal melalui skema R3P.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang menjadi tantangan karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” katanya.
[irp posts=”35834″ ]
Doni menilai keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor utama lambatnya perbaikan infrastruktur jalan di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, pemerintah harus benar-benar menentukan prioritas pembangunan,” jelasnya.
Sebagai langkah percepatan, Doni mendorong pemerintah daerah lebih aktif memanfaatkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang disiapkan pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
Menurutnya, program tersebut menjadi peluang strategis untuk membantu daerah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jalan dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.
[irp posts=”35830″ ]
Doni juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pengajuan program agar peluang pendanaan pusat tidak terlewatkan.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat secara berkelanjutan. (*)
