SOLOK SELATAN, ONtime.ID — DPRD Kabupaten Solok Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024. Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Solok Selatan, Martius, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD H. Mursiwal dan David Taster. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. H. Syamsurizaldi. Turut hadir seluruh anggota DPRD Solsel, OPD, Sekwan H. Hamudis, serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD.
Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam sambutannya, Sekda Solok Selatan, Syamsurizaldi, menegaskan bahwa LHP BPK RI bukan sekadar laporan, tetapi acuan penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Ia meminta Inspektorat untuk memperketat pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Saya menginstruksikan agar Inspektorat lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anggaran dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengajak DPRD untuk berperan aktif dalam memberikan masukan konstruktif demi perbaikan sistem keuangan daerah.
“Kami sangat menghargai kritik dan saran dari DPRD. Itu akan menjadi bahan berharga dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif,” tambahnya.
Tindak Lanjut untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Syamsurizaldi menegaskan bahwa temuan dalam LHP BPK RI bukan akhir dari segalanya, tetapi menjadi titik awal perbaikan.
“Ini adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa membawa perubahan positif bagi Solok Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Martius* menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menindaklanjuti LHP BPK RI.
“DPRD siap mengawal proses ini dengan memberikan saran serta pengawasan yang konstruktif. Kolaborasi yang erat antara DPRD dan pemerintah sangat penting demi menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik,” kata Martius.
Komitmen Bersama untuk Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Rapat Paripurna ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD dan pemerintah dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Solok Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. (*)
