PADANG, ONtime.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat secara resmi menyampaikan laporan hasil reses sekaligus menutup Masa Persidangan Pertama dan membuka Masa Persidangan Kedua Tahun 2025/2026. Agenda tersebut digelar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (29/12).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Sekretaris DPRD Maifrizon. Dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir Sekretaris Daerah Arry Yuswandi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan bahwa berakhirnya Masa Persidangan Pertama menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mempertanggungjawabkan kinerja, khususnya pelaksanaan reses anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan reses dan kinerja selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2025/2026,” kata Muhidi.
Ia menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses bukan sekadar catatan administratif, melainkan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota DPRD, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
Menurut Muhidi, Sekretariat DPRD Sumbar telah menghimpun berbagai aspirasi dan masukan masyarakat yang disampaikan selama reses. Aspirasi tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur melalui Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar hasil reses ini dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumatera Barat Arry Yuswandi menyampaikan apresiasi atas laporan hasil reses yang disampaikan DPRD. Menurutnya, reses merupakan instrumen penting dalam menjaring kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses sangat strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Arry.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan DPRD demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya. (*)
