PADANG, ONtime.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar periode 2026–2031.
Evi Yandri terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumbar yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026). Pengukuhan tersebut sekaligus menjadi momentum baru bagi organisasi tani itu untuk memperkuat perannya dalam menghadapi berbagai persoalan sektor pertanian di Sumatera Barat.
Dalam prosesi yang berlangsung bersamaan, Anggota DPRD Sumbar Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo juga dikukuhkan sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Limapuluh Kota. Pengukuhan dilakukan secara serentak bersama jajaran pengurus DPC HKTI kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Prosesi pengukuhan dipimpin langsung Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Andi Muhammad Syakir, yang hadir mewakili Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono.
Andi menegaskan bahwa HKTI tidak boleh berhenti sebatas organisasi yang hadir dalam forum seremonial. Menurutnya, keberadaan HKTI harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, terutama dalam memperjuangkan peningkatan pendapatan, kesejahteraan, harkat, dan martabat masyarakat tani serta penduduk perdesaan.
“HKTI memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, serta martabat insan tani dan penduduk perdesaan. Kita harus mengawal visi, misi, dan karakter perjuangan organisasi agar sektor pertanian tetap menjadi basis utama pembangunan nasional,” ujar Andi.
Pernyataan tersebut menempatkan kepengurusan baru HKTI Sumbar pada tantangan yang tidak ringan. Sebab, persoalan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut kepastian pasar, nilai tambah hasil pertanian, penguasaan teknologi hingga kemampuan sektor tersebut menarik minat generasi muda.
Andi juga mendorong penguatan ekosistem agribisnis lokal di Sumatera Barat. HKTI, kata dia, harus mampu menjadi penghubung antara petani, teknologi, pasar dan kebijakan pemerintah sehingga hasil pertanian tidak berhenti pada produksi bahan mentah.
Dorongan terhadap hilirisasi dinilai penting agar petani tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai nilai produk pertanian.
Regenerasi Petani Jadi Tantangan Serius
Ketua DPD HKTI Sumbar terpilih, Evi Yandri Rajo Budiman, menyoroti persoalan regenerasi petani sebagai salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus segera dijawab.
Menurut Evi, persoalan kesejahteraan petani berpotensi memengaruhi minat generasi muda untuk melanjutkan profesi pertanian. Jika kondisi tersebut dibiarkan, sektor pertanian bukan hanya menghadapi persoalan produksi, tetapi juga krisis sumber daya manusia pada masa mendatang.
“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, namun faktanya saat ini semakin sedikit anak muda yang mau turun ke sawah atau menjadi petani. Ini merupakan alarm keras bagi kita semua,” tegas Evi Yandri.
Ia menilai HKTI harus mampu mendorong perubahan paradigma terhadap profesi petani. Pertanian, menurutnya, harus dipandang sebagai sektor ekonomi yang memiliki prospek dan dapat dikelola secara modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
Karena itu, kepengurusan HKTI Sumbar periode 2026–2031 dituntut tidak sekadar menjalankan agenda organisasi, tetapi juga melahirkan program konkret yang mampu menjawab persoalan petani di lapangan.
“Tugas besar HKTI ke depan adalah memastikan pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi, sekaligus merancang program inovatif berbasis teknologi agar generasi muda kembali bangga menjadi petani modern,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan baru. Sebab, keberhasilan HKTI ke depan akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh organisasi tersebut mampu menerjemahkan gagasan menjadi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani.
Pemprov Sumbar Nyatakan Dukungan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kembali peran HKTI di Sumbar.
Vasko menegaskan bahwa pemerintah daerah siap berjalan bersama HKTI untuk mendorong inovasi sektor pertanian, memperkuat ekosistem pertanian serta memperjuangkan kepentingan petani.
“Pemerintah Sumbar siap berjalan beriringan dengan HKTI untuk melahirkan inovasi dan mempercepat regenerasi petani,” tutur Vasko.
Menurutnya, penyelarasan program antara pemerintah daerah dan organisasi petani menjadi penting, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang ketahanan dan kemandirian pangan.
Ia juga mengaitkan penguatan sektor pertanian di daerah dengan upaya menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda menuju kemandirian bangsa dan swasembada pangan nasional.
Dengan dikukuhkannya Evi Yandri Rajo Budiman sebagai Ketua DPD HKTI Sumbar, ekspektasi terhadap organisasi tersebut kini semakin besar. HKTI dituntut mampu keluar dari pola kerja administratif dan tampil lebih agresif dalam mengawal kepentingan petani.
Sebab, di tengah tuntutan swasembada pangan, teknologi pertanian dan regenerasi petani, keberpihakan terhadap petani tidak cukup hanya melalui pidato dan deklarasi.
HKTI Sumbar periode 2026–2031 kini menghadapi pekerjaan besar, memastikan petani tidak hanya menjadi slogan ketahanan pangan, tetapi menjadi pihak yang benar-benar menikmati nilai ekonomi dari sektor pertanian yang mereka perjuangkan. (*)
