PADANG, ONtime.ID — Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar meminta pemerintah provinsi (pemprov) segera menindaklanjuti pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, sehingga program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD bisa berjalan maksimal.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbar, Zulkenedi Said baru-baru ini meminta, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti atau mempercepat pelaksanaan Perubahan APBD 2024.
Dengan percepatan yang dilakukan realisasi belanja dan pendapatan daerah akan memuaskan, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Dia berharap, kepada OPD yang mendapatkan penambahan anggaran pada Perubahan APBD 2024, supaya mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan program kegiatan. Jika tidak ada langkah strategis, maka program tidak jalan dan akan menimbulkan sisa alokasi anggaran (SILPA) yang besar.
Sementara itu Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar, Daswanto meminta pemprov memaksimalkan waktu untuk melampaui realisasi target pendapatan yang disepakati dalam komposisi Perubahan APBD 2024. Dengan terlampauinya target pendapatan rencana belanja bisa dieksekusi sesuai target dan bisa tertutup dengan keuangan yang stabil.
“Jika pendapatan tidak tercapai, maka akan berdampak buruk terhadap belanja program masyarakat,” katanya.
Dia menyebut dalam hal belanja daerah, pelaksanaan pilkada menyedot anggaran yang tidak sedikit, tentunya Pemprov bisa lebih selektif dan akurat dalam menentukan kegiatan dari program-program yang sudah disepakati, terutama program unggulan gubernur.
“Tentunya membutuhkan kreatifitas aparatur yang lebih tinggi agar dalam situasi kesulitan dan waktu yang singkat, program tetap berjalan dan memberi dampak optimal bagi masyarakat,” katanya.
Dia menyebut, dalam hal pembiayaan, pihaknya mendorong Pemprov pemerintah bisa mendapatkan sumber-sumber yang lebih banyak dan jumlah yang lebih besar, terutama mendorong BUMD untuk bisa lebih produktif.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, dalam kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja, kepala OPD harus bekerja serius dan sungguh-sungguh.
Dia meminta ada evaluasi dan tindakan menyeluruh terhadap OPD yang realisasi anggarannya jauh dibawah target yang diharapkan, karena berpotensi bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Sebaliknya, jika ada yang tinggi realisasi pendapatan dan belanjanya, perlu diberikan reward khusus.
Dia berharap gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan realisasi anggaran.
“Hal ini penting, karena dilapangan masih ditemui adanya proses pelelangan yang lambat yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kami minta ini jadi perhatian dan jadi bahan evaluasi,” ulasnya. (vand)
