JAKARTA, ONtime.ID—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama dengan anggota DPR RI Dapil Sumbar, Andre Rosiade berkomitmen untuk mendorong percepatan realisasi pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis Ranah Minang.
Sebagai bentuk keseriusannya, kedua tokoh penting kebanggaan rakyat Sumbar itu menyambangi Kantor Kementerian PUPR di Jakarta. Kedatangan keduanya diterima langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra beserta sejumlah direktur dan jajaran.
Gubernur Mahyeldi menyatakan, kedatangannya bersama Andre Rosiade merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas lintas tokoh di Sumbar dalam mengupayakan percepatan pembangunan daerah. Tidak hanya itu, Mahyeldi juga menyertakan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar dalam pertemuan tersebut.
“Kami hadir bersama Bapak Andre Rosiade ke sini untuk menindaklanjuti sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumbar. Alhamdulillah, semua usulan kami, mendapat respons positif dan dukungan dari Pak Dirjen,” ujar Mahyeldi usai pertemuan.
Ia menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur strategis yang sempat dibahas dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Marga d antaranya rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, kelanjutan pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan akses menuju Teluk Tapang, serta pembangunan jalan dan jembatan di Air Dingin, Kabupaten Solok yang rusak akibat aktivitas penambangan. “Termasuk usulan pembangunan jalan daerah di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar, itu tadi juga kami bahas,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Sumbar, Andre Rosiade. Ia menegaskan, pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Air Dingin sangat dibutuhkan masyarakat.
Aktivitas tambang yang selama ini menjadi kendala di daerah itu, kini telah ditertibkan Gubernur Sumbar. Sehingga saat ini, proses perbaikan akses jalan di kawasan Air Dingin, Kabupaten Solok sudah bisa dikerjakan.
“Artinya, dengan adanya Surat Gubernur dan telah masuknya usulan dari pihak Balai. Maka kami mohon kepada Pak Dirjen agar tahun 2025 usulan itu bisa dieksekusi. Kalau bisa tahun 2024 lebih baik, agar manfaatnya juga bisa segera dirasakan masyarakat mengingat kondisinya saat ini cukup parah,” ucap Andre Rosiade.
Menjawab permintaan Andre Rosiade, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra memastikan pada tahun 2025 nanti, pembangunan jalannya sudah mulai dilaksanakan. “Minimal kami upayakan lelang dini pada Oktober 2024 ini. Tahun 2025 mulai masuk penanganan. Kita sepakati saja pengerjaannya multiyears,” ucapnya.
Terkait dengan rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, ia mengungkapkan, pada 13 September 2024 nanti pemenang lelang proyek akan diumumkan. Setelah itu, direncanakan peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada November nanti oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.
“Terkait Sitinjau Lauik, kami koordinasikan dan komunikasikan dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, penetapan lelangnya pada 13 September 2024. Mudah-mudahan lancar tidak ada masalah. Terkait dengan rencana peletakan batu pertama oleh Presiden nanti kami lihat jadwal, kami coba cocokkan dan sesuaikan. Mudah-mudahan bisa November,” kata Rachman.
Rachman juga menyampaikan pesan kepada Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade agar mendukung proses pembebasan lahan. Karena biasanya setelah penandatanganan kontrak, ada hal yang menjadi tugas bersama, yakni terkait pembebasan lahan.
Rachman juga mengapresiasi sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan Pemprov Sumbar untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan di Sumbar. Sehingga, fokus pemerintah tidak lagi tentang upaya pencegahan tapi bisa lebih fokus kepada sisi perencanaan dan pembiayaan.
Selain masalah jalan Air Dingin, Fly Over Sitinjau, pihaknya juga telah menerima beberapa item usulan pembangunan infrastruktur lainnya dari Sumbar. Saat ini usulan tersebut sedang dalam proses evaluasi, sebelum nantinya akan dibahas secara lebih detail.
“Ada beberapa item usulan dari Sumbar yang kini tengah dalam tahap evaluasi, seperti adanya longsoran di 20 titik, juga ada jembatan yang hancur. Termasuk konstruksi jalan 18 kilometer. Semua itu nanti akan kami bahas lebih detail, kalau semua usulan itu disetujui, diperkirakan pengerjaannya butuh tiga tahun,” katanya.
Khusus untuk pembangunan jalan daerah, Rachman mengungkapkan, awalnya untuk pembangunan jalan daerah ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun, kemudian berkurang menjadi Rp7,8 triliun dan sekarang tinggal lagi Rp900 miliar.
“Dengan anggaran yang tinggal Rp900 miliar, sulit kami programkan. Namun, meski demikian kita sudah selamatkan anggaran untuk Sumbar, yang beberapa waktu lalu telah kita salurkan,” katanya.
Rachman mengungkapkan, untuk pembangunan jalan daerah di Sumbar, ruas jalan yang telah dilakukan reservasi adalah jalan Bawan Tuo-Padang Bio-Bio di Kabupaten Agam, ruas jalan Piobang-Koto Panjang, dan Tanjung Pati-Simalanggang di Kabupaten Limapuluh Kota. “Jalan daerah kabupaten ini nilainya Rp25 miliar. Jadi ada tiga kegiatan dua paket nantinya,” ucapnya.
Sementara terkait kelanjutan pembangunan akses jalan ke Teluk Tapang, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Rachman mengatakan, sisa panjang 5 kilometer yang belum selesai akan dituntaskan secepatnya.
Ia menambahkan, ada usulan baru terkait kelanjutan akses Teluk Tapang Bungo Tanjung. Rachman mengatakan pihaknya sudah meminta BPJN Sumbar menindaklanjuti. Hasilnya, BPJN Sumbar mengusulkan anggaran untuk pembangunan jalan sepanjang Rp8,8 kilometer.
“Dalam pembangunannya, ada tiga jembatan yang belum terbangun. Dari data yang ditindaklanjuti, desain masih disiapkan. Izin pinjam pakai lahan hutan belum ada. Kami minta bantuan Pak Gubernur untuk menyegerakan ini. Juga ada jalan yang juga dimanfaatkan angkutan tambang sepanjang 5,6 kilometer. Kami minta daerah untuk penanganannya,” katanya.
Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga menyinggung pembangunan jalan di Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang. Rachman mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba mencari pos dana untuk kelanjutan pembangunannya. Saat ini, upaya itu masih berproses, kebutuhannya lebih kurang Rp400 miliar.
“Pos dananya kami usahakan. Progres pembangunannya sudah 40 persen. Diusahakan selesai akhir Oktober 2024. Ada beberapa kendala dalam pembangunannya. Seperti ada masyarakat yang memaksa lewat yang mengganggu konstruksi. Tapi itu sudah bisa diselesaikan,” katanya.
Sementara terkait kelanjutan pembangunan jalan tol, Rachman menegaskan, yang perlu didorong saat ini kelanjutan pembangunan jalan tol ruas Payakumbuh-Pangkalan menggunakan pembiayaan JICA dari Jepang. “Untuk ruas tol Payakumbuh-Pangkalan, akhir tahun ini proses desain terowongannya akan kita mulai,” ujarnya.
Dalam rangka mensukseskan sejumlah rencana pembangunan tersebut, Rachman meminta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, untuk saling mendukung, mulai dari Kementerian PUPR dengan Pemprov Sumbar dan DPR RI serta masyarakat.
“Kami berharap seluruh pihak bisa bersinergi, berkomunikasi intens. Agar setiap isu-isu yang berkembang dapat segera teratasi. Kita semua kami harap bisa bergerak optimal sesuai kewenangannya,” kata Rachman.
Sementara Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga, Nyoman Suaryana mengungkapkan, untuk jalan di Air Dingin ini sebenarnya ada paketnya, yakni paket pemeliharaan rutin dengan anggaran mencapai Rp14 miliar. Tapi anggaran itu nilainya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan jalan Air Dingin.
“Kami rencanakan pembangunan untuk jembatannya kurang lebih kebutuhannya Rp19 miliar. Untuk jalan anggarannya besar, sehingga paket pemeliharaan tidak cukup, maka akan kami coba usulkan bertahap,” terangnya.
Menindaklanjuti permintaan Dirjen Bina Marga terkait dukungan dalam proses pembebasan lahan, Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade sama-sama menyatakan kesiapannya. Keduanya berkomitmen akan turun langsung ke tengah masyarakat. “Insya Allah kami akan dukung segala upaya untuk percepatan rencana ini, saya juga akan minta seluruh jajaran di Pemprov Sumbar untuk bergerak optimal,” kata Mahyeldi
“Kami siap berbagi tugas dengan Pak Gubernur. Saya berharap proses penetapan pemenang tender Fy Over Sitinjau Lauik 13 September nanti lancar, sehingga peletakan batu pertamanya bisa Bulan November 2024. Termasuk pembangunan jalan di Air Dingin, kami berharap prosesnya dapat dimulai sesegera mungkin. Saya akan berkoordinasi dengan PT HKI dan Pak Gubernur juga akan menyelesaikan proses izin alih fungsi hutan lindungnya,” ujar Andre Rosiade.
Tampak hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala Dinas BMCKTR, Era Sukma Munaf; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Mursalim; Kepala Badan Penghubung, Aschari Cahyaditama. (vand)
