PADANG PARIAMAN, ONTIME.ID– Inspektorat Padang Pariaman mengingatkan wali dan perangkat dalam mengelola keuangan agar tidak melakukan markup dan proyek fiktif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Inspektur Hendra Aswara pada kegiatan penambahan kapasitas Perangkat Nagari pada Kecamatan Sungai Sariak di Batang Anai, Sabtu (2/12). Hadir dalam kegiatan itu, camat VII Koto sungai Sarik Mirwan Karni, Wali Nagari serta Perangkat tiga Nagari yakni Balah Aie, Balah Aie Utara dan Sungai Sarik.
Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Inspektur Hendra Aswara dalam materinya menyampaikan latar belakang pendidikan dan kapasitas setiap Walinagari berbeda- beda, tentu hal ini membuat dinamika kinerja pemerintahan nagari juga berbeda- beda, berjalan sesuai dengan kultur nagarinya masing-masing.
Ia mengatakan, dalam mengelola keuangan nagari harus diutamakan transparan dan terbuka untuk publik, kelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta jangan mengelola keuangan nagari itu sesuai dengan keinginan perangkat.
“Yang perlu saya tegaskan disini adalah jangan sampai ada aparatur nagari melakukan Mark up dan Proyek Fiktif, pedomani aturan dan regulasi yang sudah ada, yang nantinya dapat menjadi pegangan dalam setiap pelaporan,” tegas Hendra.
Kemudian katanya pentingnya bagi setiap seknag, dan perangkat nagari lainnya untuk dapat membaca, mempelajari serta menguasai semua aturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan nagari.
“Patuhi aturan yang ada, agar perangkat nagari dalam mengelola keuangan nagari terhindar dari tuntutan hukum, dan juga dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik- baiknya, dan tepat sasaran,” kata Inspektur Hendra
Hal senada juga disampaikan camat VII Koto sungai Sarik Mirwan Karni juga mempertegas apa yang sudah disampaikan Inspektur Hendra, bahwasanya dalam mengelola keuangan nagari itu banyak yang mengawasi, mulai dari inspektorat, Pers, LSM, dan masyarakat.
Kemudian bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing agar dalam melaksanakan pemerintahan nagari tidak ada benturan sesama perangkat. “Berikan kewenangan kepada masing-masing perangkat sesuai dengan tupoksi mereka,” ujarnya.
“Dan perlu juga saya sampaikan jangan sekali-kali kita yang dilayani masyarakat, seharusnya kita yang melayani masyarakat,dan masyarakat jangan dipersulit, kalau bisa dipermudah untuk apa dipersulit asal tidak menyalahi aturan yang sudah ada,” pungkasnya. (vand)
