PASAMAN, ONtime.ID — Polemik kerja sama publikasi antara DPRD Kabupaten Pasaman dan insan pers kini memasuki fase yang lebih serius. Pernyataan yang saling bertolak belakang antara pimpinan dewan dan Sekretaris Dewan memunculkan dugaan kuat adanya ketidaksinkronan, bahkan ketidaktegasan dalam tubuh lembaga legislatif tersebut.
Sorotan tajam mengarah kepada Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi yang sebelumnya secara terbuka menjanjikan realisasi kerja sama dengan media dalam forum resmi Rapat Kerja Antar Komisi menjelang Ramadhan. Janji itu bukan disampaikan secara informal, melainkan di hadapan publik dan insan pers.
Namun hingga Rabu (08/04/2026), komitmen tersebut tak kunjung direalisasikan. Yang muncul justru sikap saling lempar tanggung jawab.
[irp posts=”35347″ ]
Saat dikonfirmasi, Nelfri tidak memberikan jawaban tegas, melainkan mengarahkan persoalan kepada Sekwan. Sikap ini dinilai publik sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab atas pernyataan yang ia keluarkan sendiri.
Di sisi lain, Sekwan DPRD Pasaman, Dedi justru mengeluarkan pernyataan yang memperkeruh keadaan. Ia secara terbuka menyatakan memiliki hak untuk tidak bekerja sama dengan media. Pernyataan ini bukan hanya kontroversial, tetapi juga dinilai bertentangan langsung dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya dijunjung oleh lembaga negara.
Lebih jauh, Sekwan terkesan “melempar” persoalan ke level teknis dengan menyarankan media berurusan ke bagian lain terkait anggaran. Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa tidak ada kejelasan arah kebijakan, bahkan terindikasi adanya upaya saling cuci tangan di internal DPRD.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang memegang kendali kebijakan di DPRD Pasaman? Apakah Ketua DPRD tidak mampu mengeksekusi komitmennya sendiri, atau justru terjadi pembangkangan di level birokrasi internal?
[irp posts=”35344″ ]
Padahal, kerja sama dengan media bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kewajiban moral dan institusional dalam menjamin transparansi kepada publik. Menutup atau menghambat akses media sama saja dengan membatasi hak masyarakat untuk mengetahui kinerja wakilnya.
Di tengah tuntutan era digital yang mengedepankan keterbukaan dan kecepatan informasi, sikap DPRD Pasaman justru terlihat mundur. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, yang terjadi malah memperlihatkan wajah birokrasi yang tidak solid, tidak tegas, dan cenderung defensif.
Polemik ini kini bukan lagi sekadar persoalan kerja sama media, melainkan telah berubah menjadi ujian integritas dan kepemimpinan di DPRD Pasaman. Publik menunggu bukan sekadar klarifikasi, tetapi tindakan nyata.
[irp posts=”35341″ ]
Jika janji terus diabaikan dan pernyataan terus saling bertentangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas individu, tetapi marwah lembaga itu sendiri. (Agus W)
