PASAMAN, ONtime.ID — Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman kini tengah menjadi sorotan sejumlah kalangan, terutama dari pelaku media lokal.
Dinas yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi publik itu dinilai tidak transparan dan lamban dalam mencairkan anggaran publikasi media, meskipun kerja sama telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir.
Sejumlah perwakilan media di Pasaman mengeluhkan sikap Diskominfo yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan komitmen kerja sama publikasi. Hingga akhir Oktober 2025 ini, pembayaran sejumlah kontrak kerja sama media disebut belum juga dicairkan, padahal seluruh kewajiban publikasi dan penayangan berita telah dilaksanakan sesuai kesepakatan.
“Sudah berulang kali kami konfirmasi ke pihak Diskominfo, tapi belum ada kejelasan kapan pembayaran publikasi akan dicairkan. Bahkan, komunikasi pun terkesan tertutup,” ujar salah seorang perwakilan media lokal yang enggan disebutkan namanya.
Diduga Tidak Transparan
Keterlambatan pencairan dana publikasi ini menimbulkan dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran informasi dan komunikasi publik. Beberapa pihak menilai, Diskominfo Pasaman terkesan melalaikan tanggung jawab administratif terhadap mitra media yang selama ini turut berperan dalam penyebarluasan program dan kebijakan pemerintah daerah.
Padahal, kerja sama publikasi media merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam membangun citra, menyebarluaskan informasi kebijakan publik, dan menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Sampai hari ini belum ada pertemuan resmi antara Diskominfo dengan pihak media untuk membahas pencairan dan mekanisme pembayaran publikasi. Tidak ada forum komunikasi yang jelas, padahal media adalah mitra resmi pemerintah,” ujar sumber lainnya dari kalangan wartawan di Pasaman.
Ketiadaan forum atau duduk bersama antara Diskominfo dan insan pers tersebut menambah panjang daftar keluhan media terhadap lemahnya koordinasi dan transparansi di tubuh dinas yang dipimpin oleh Kepala Diskominfo Pasaman itu.
Kritik atas Kinerja Kepala Dinas
Kepala Dinas Kominfo Pasaman pun ikut menjadi sorotan. Ia dinilai tidak becus menjalankan fungsi koordinasi dan manajerial, terutama dalam hal pengelolaan kerja sama publikasi dengan media massa. Beberapa pihak menyebut, lemahnya komunikasi dan lambannya realisasi anggaran menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya kemitraan dengan pers daerah.
Menurut pemerhati kebijakan publik Pasaman, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mengelola anggaran publik. “Jika benar ada keterlambatan atau ketidakterbukaan dalam pembayaran kontrak media, maka itu perlu segera dievaluasi. Diskominfo adalah wajah komunikasi pemerintah daerah, dan kinerjanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi,” ujarnya.
Desakan Evaluasi dan Klarifikasi
Sejumlah kalangan pers meminta Bupati Pasaman untuk segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Diskominfo, agar kepercayaan media terhadap pemerintah daerah tidak terus menurun. Para jurnalis juga berharap agar kepala dinas dan jajarannya segera memberikan klarifikasi resmi terkait kendala pencairan anggaran publikasi yang belum terselesaikan.
“Kami tidak menuntut berlebihan, hanya meminta kejelasan dan keterbukaan. Media sudah melaksanakan kewajibannya, tinggal pemerintah yang harus menepati janji,” tambah salah satu pimpinan redaksi media lokal di Pasaman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo Kabupaten Pasaman belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan pembayaran publikasi media dan tudingan ketidakterbukaan tersebut.
Masyarakat dan pelaku media berharap, pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan ini secara profesional, sehingga hubungan kemitraan antara pemerintah dan media tetap harmonis serta dapat mendukung terwujudnya tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Pasaman. (tim)
