PASAMAN, ONtime.ID – Bupati Pasaman, Welly Suhery, melantik dan mengambil sumpah jabatan 90 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, Senin (20/7/2026). Dalam pelantikan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pengangkatan kepala sekolah harus mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kompetensi, tanpa praktik pungutan liar (pungli).
Pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kepemimpinan satuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Welly menegaskan, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang menentukan arah pengelolaan sekolah, kualitas pembelajaran, pembentukan karakter peserta didik, serta pencapaian prestasi pendidikan.
“Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di setiap satuan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu menjadi penggerak perubahan, membangun budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan berintegritas demi meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, kepala sekolah dituntut mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, serta membangun kerja sama dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh jajaran pendidikan bekerja sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan peserta didik. Sinergi seluruh unsur pendidikan, katanya, menjadi kunci untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Seluruh jajaran pendidikan harus bergerak dalam satu komando, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan yang maju hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama, integritas, dan komitmen yang kuat,” tegas Welly.
Bupati Tegaskan Pengangkatan Tanpa Pungutan
Sorotan utama dalam pelantikan tersebut adalah penegasan Bupati mengenai larangan pungutan dalam proses pengangkatan kepala sekolah.
Welly menyatakan proses pengangkatan dan pelantikan telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalisme, transparansi, serta mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan proses pengangkatan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi.
Bupati juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan oknum yang mengatasnamakan pejabat Pemerintah Kabupaten Pasaman dan meminta uang atau imbalan dengan menjanjikan jabatan kepala sekolah.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, tindakan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan terhadap tata kelola pendidikan daerah. Proses pengisian jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penempatan kepala sekolah benar-benar berorientasi pada kemampuan memimpin dan meningkatkan mutu pendidikan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Suasana Haru Warnai Pelantikan
Usai pengambilan sumpah jabatan, suasana haru dan bahagia terlihat di antara para kepala sekolah yang dilantik. Sejumlah kepala sekolah tampak menitikkan air mata, sementara lainnya tersenyum bahagia.
Mereka juga terlihat saling bersalaman dan memberikan semangat satu sama lain. Momen tersebut menjadi gambaran beragam emosi setelah menerima amanah baru dalam perjalanan pengabdian di dunia pendidikan.
Di balik suasana haru itu, tanggung jawab besar telah menanti. Para kepala sekolah dituntut membuktikan kemampuan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kedisiplinan, tata kelola sekolah yang akuntabel, serta penciptaan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik.
Menutup arahannya, Welly berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi teladan dalam menjunjung integritas, meningkatkan mutu pelayanan, dan melahirkan generasi Pasaman yang cerdas, berkarakter, serta berdaya saing.
Pelantikan 90 kepala sekolah ini diharapkan menjadi momentum pembenahan kepemimpinan pendidikan di Kabupaten Pasaman. Namun, keberhasilannya pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja nyata di sekolah masing-masing, transparansi pengelolaan, serta peningkatan kualitas pendidikan yang dapat dirasakan oleh siswa, orang tua, dan masyarakat. (agus)













