JAKARTA, ONtime.ID — Dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan nasional setelah pernyataan keras mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Di tengah proses penyidikan yang masih berlangsung di Kejaksaan Agung, Mahfud mengungkapkan keyakinannya bahwa fakta yang saat ini diketahui publik baru sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya terjadi.
Pernyataan tersebut sontak memicu perhatian luas. Pasalnya, MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyerap anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah. Ketika dugaan penyimpangan mulai terkuak, pertanyaan publik pun mengarah pada sejauh mana tata kelola program itu dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Lebih parah lagi sebenarnya daripada yang terungkap, nanti kan pasti terungkap di pengadilan,” kata Mahfud MD.
[irp posts=”36806″ ]
Pernyataan itu menimbulkan spekulasi baru. Jika fakta yang saat ini diungkap penyidik baru sebagian kecil dari persoalan, publik tentu menanti apakah persidangan nantinya akan membuka gambaran yang lebih utuh mengenai dugaan penyimpangan dalam program yang sejak awal dipromosikan sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat.
Mahfud menilai akar persoalan tidak bisa dilepaskan dari tata kelola dan kepemimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) ketika program mulai dijalankan. Menurutnya, pengelolaan program berskala nasional dengan anggaran besar membutuhkan pemahaman yang kuat mengenai birokrasi, hukum keuangan negara, mekanisme pengawasan, hingga sistem pertanggungjawaban anggaran.
Ia secara terbuka mengkritik kapasitas mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menurutnya tidak memiliki pengalaman memadai dalam birokrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan negara.
“Pak Dadan itu tidak punya pengalaman di birokrasi, tidak mengerti hukum keuangan negara, seakan-akan semua bisa dilakukan seenaknya,” ujar Mahfud.
[irp posts=”36803″ ]
Kritik tersebut memperkuat sorotan terhadap tata kelola MBG yang sejak awal tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa berbagai persoalan sebenarnya telah muncul sejak fase awal implementasi program, termasuk insiden keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.
Rangkaian kejadian itu sempat memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat meminta program dihentikan sementara sampai sistem pengawasan dan pelaksanaannya diperbaiki. Namun, berbagai peringatan tersebut dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai.
Mahfud menilai kegagalan membaca sinyal awal itulah yang akhirnya membuat persoalan berkembang menjadi kasus hukum.
Di tengah menguatnya sorotan publik, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga menyampaikan keprihatinannya atas terungkapnya dugaan korupsi dalam program tersebut. Hasto menilai berbagai kritik yang muncul sejak awal seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan diabaikan.
Menurut Hasto, partainya bahkan telah mengeluarkan instruksi khusus yang melarang seluruh kader terlibat dalam praktik komersialisasi program yang diperuntukkan bagi masyarakat.
[irp posts=”36800″ ]
“Sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat,” kata Hasto.
Ia menegaskan bahwa program yang menggunakan uang negara harus dijalankan secara transparan dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, PDI Perjuangan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.
Kasus dugaan korupsi MBG sendiri kini memasuki babak yang semakin serius. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyidikan sementara mengarah pada dugaan penyimpangan terkait pemanfaatan insentif yang diterima yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
[irp posts=”36796″ ]
Menurut Syarief, nilai insentif yang menjadi objek penyidikan mencapai sekitar Rp6 juta per hari. Meski demikian, penyidik belum mengungkap secara rinci bagaimana mekanisme dugaan penyimpangan tersebut berlangsung.
Yang pasti, Kejaksaan menegaskan telah menemukan adanya kerugian negara dalam perkara ini, meskipun besaran pastinya masih dalam proses penghitungan.
Perkembangan terbaru muncul setelah mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyatakan kesiapannya menjadi Justice Collaborator (JC). Melalui kuasa hukumnya, Sony mengaku siap membuka informasi terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut kliennya siap membantu penyidik mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah tokoh dari kalangan eksekutif maupun legislatif.
“Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan,” ujar Krisna.
Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam kasus yang tengah menjadi perhatian nasional ini. Jika permohonan Justice Collaborator dikabulkan dan berbagai informasi yang dijanjikan benar-benar dibuka di persidangan, bukan tidak mungkin perkara MBG akan berkembang lebih luas dari yang saat ini diketahui publik.
[irp posts=”36793″ ]
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program strategis pemerintah, sebaik apa pun tujuan yang diusung, tetap membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang ketat, dan mekanisme akuntabilitas yang berjalan efektif. Di tengah proses hukum yang terus berkembang, masyarakat kini menunggu apakah pernyataan Mahfud MD tentang adanya fakta yang “lebih parah” akan benar-benar terungkap dalam persidangan mendatang.
Sampai saat ini, proses penyidikan masih berlangsung dan seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)
