Hal tersebut terkait dugaan perbuatan amoral oknum PDTI berinisial RY yang diduga melakukan tindakan asusila panggilan video tanpa busana dengan seorang istri wali nagari
Ketua Forum Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas, Ulil Amri yang juga merupakan suami dari korban menyebut, pihaknya sepakat menolak keberadaan RY di wilayah itu karena ulah perangainya yang tidak senonoh.
“Secara resmi surat permintaan penggantian saudara RY sudah kami kirim langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Kabupaten, termasuk ke kecamatan agar yang bersangkutan segera dipindahkan dari Kecamatan Batangkapas,” ujar Ulil Amri, Selasa (29/3/2022).
Ia menjelaskan, perbuatan amoral oknum PDTI terungkap setelah ia mendapati bukti screenshot terkait perbuatan pelaku dari handphone sang istri. Berdasarkan pengakuan sang istri, aksi video call telanjang oleh oknum PDTI berinisial RY sering dilakukannya.
Terkait hal itu, ia meminta oknum RY segera mendapat sanksi tegas. Jika perlu kata dia, Kemendes bersama pihak terkait bisa mengeluarkan surat pemberhentiannya sebagai PDTI di Kecamatan Batang Kapas.
“Saya menilai ini tidak pantas dilakukan oleh seorang PDTI. Dan atas kesepakatan Forum Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas, kami sepakat RY segera diganti, jika perlu diberhentikan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Ulil juga sudah mengirim surat resmi kepada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Pessel dengan tembusan surat kepada Ketua Tim KPW II Sumbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumbar.
Ulil Amri menjelaskan, surat itu dikirim pada tanggal 4 Januari 2022. Ia berharap surat itu segera menjadi bahan pertimbangan oleh Kemendes melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). “Jika tidak segera dipindahkan maka kami khawatir koordinasi nagari dengan RY tidak bakal berjalan kondusif di Kecamatan Batang Kapas,” tuturnya.
TAPM Pessel Bakal Tindaklanjuti Kasus PDTI ke Kemendes
Koordinator TAPM Kabupaten Pesisir Selatan, Budi membenarkan adanya surat Forum Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas terkait pelaporan perbuatan amoral oknum PDTI RY. Ia menyebut, terkait laporan tersebut pihaknya sudah menindaklanjuti ke tingkat Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) II Sumbar dan meneruskan ke Kementerian Desa (Kemendes).
“Namun, kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari KPW II Sumbar dan Kemendes selaku pimpinan,” katanya. (red)
