Kab. Padang Pariaman

Padang Pariaman Terima DAK Nonfisik Rp6 Miliar dari BKKBN

552
×

Padang Pariaman Terima DAK Nonfisik Rp6 Miliar dari BKKBN

Sebarkan artikel ini
DAK
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati di ruang kerjanya, Parit Malintang, Rabu (7/2).

PADANG PARIAMAN, ONTIME.ID—Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Keluarga Berencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebesar Rp6.112.403.000.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur merasa sangat senang dan bangga telah dikunjungi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati yang datang utnuk menyerahkan langsung DAK Nonfisik tersebut. “Saya merasa senang dan bangga dikunjungi oleh Bu Kaper. Bahkan sudahlah dikunjungi terus membawa oleh-oleh pula untuk Padang Pariaman,” katanya, Rabu (7/2).

Suhatri Bur mengharapkan Dukungan dari BKKBN Sumbar dalam membantu mencapai target percepatan penurunan angka stunting di Padang Pariaman. Meskipun data survei kesehatan Indonesia untuk tahun 2023 belum tersedia, target yang telah ditetapkan perlu dikejar bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tentu kami terus berharap kepada BKKBN Sumbar untuk terus mendampingi dan memberikan bantuan dan dukungannya dalam pencapaian target penurunan angka stunting serta Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati menyebutkan, DAK Nonfisik tahun 2024 ini khusus program penurunan angka stunting dan program Bangga Kencana. Nilainya naik dibanding tahun lalu yang hanya Rp5,9 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Padang Pariaman, Elfi Delita menjelaskan, DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana merupakan dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB. (vand)