PADANG, ONtime.ID — Pada awal 2000-an, ketika arus modernisasi dan globalisasi mulai menekan ruang-ruang sosial di Kota Padang, kekhawatiran akan tergerusnya nilai adat dan agama bukan sekadar wacana.
Data kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga degradasi disiplin pelajar menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Di tengah situasi itu, lahir sebuah kebijakan yang tidak kompromistis: Pesantren Ramadhan.
Penggagasnya adalah Fauzi Bahar, Wali Kota Padang periode 2004–2014. Alih-alih membangun simbol fisik yang mudah dipuji namun cepat dilupakan, ia memilih intervensi langsung pada ruang paling mendasar: karakter generasi muda. Tahun 2004 menjadi titik awal ketika Pemko Padang secara resmi memindahkan aktivitas belajar siswa Muslim ke masjid dan mushalla selama bulan Ramadhan.
[irp posts=”34299″ ]
Kebijakan ini bukan kegiatan seremonial. Selama sebulan penuh, siswa mengikuti pembelajaran keagamaan terstruktur di bawah pengawasan guru dan pembina. Kurikulumnya tidak hanya fokus pada hafalan ayat, tetapi juga pembentukan akhlak, pemahaman fikih dasar, penguatan literasi Al-Qur’an, hingga pembiasaan disiplin ibadah. Masjid tidak lagi sekadar tempat ritual, tetapi menjadi pusat pembinaan sosial.
Landasan ideologisnya jelas: falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Prinsip ini menegaskan bahwa adat bertumpu pada syariat, dan syariat bertumpu pada Al-Qur’an. Melalui Pesantren Ramadhan, pemerintah kota berupaya memastikan modernisasi tidak memutus akar identitas generasi muda Minangkabau.
Namun yang membuat kebijakan ini relevan secara konstitusional adalah pendekatan inklusifnya. Siswa non-Muslim tidak diabaikan. Mereka tetap mengikuti pembinaan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing di tempat yang telah ditentukan. Pemerintah kota menjaga agar program ini tidak menjadi alat eksklusivitas, melainkan instrumen penguatan moral lintas iman.
[irp posts=”34295″ ]
Dua dekade berjalan, program ini tidak berhenti sebagai warisan simbolik. Di bawah kepemimpinan wali kota berikutnya, termasuk Fadly Amran, Pesantren Ramadhan mengalami penyesuaian. Integrasi teknologi, metode pembelajaran yang lebih interaktif, hingga penguatan aspek sosial seperti distribusi bantuan pendidikan menjadi bagian dari pengembangan. Formatnya mungkin berubah, tetapi substansinya tetap: pembentukan karakter.
Tentu kebijakan publik selalu membuka ruang evaluasi. Tantangan konsistensi pelaksanaan, kualitas pembimbing, serta pengukuran dampak jangka panjang terhadap perilaku remaja menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Namun secara faktual, Pesantren Ramadhan telah menjadi agenda tahunan resmi Pemerintah Kota Padang dan diikuti ribuan pelajar setiap tahun.
Yang dimulai pada 2004 bukan sekadar program musiman. Ia adalah pernyataan politik bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga investasi moral. Di tengah derasnya perubahan zaman, Pemerintah Kota Padang memilih berdiri pada satu sikap: modernisasi boleh melaju, tetapi karakter tidak boleh runtuh.
[irp posts=”34292″ ]
Pesantren Ramadhan hari ini menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis nilai lokal dapat bertahan jika dikelola dengan konsisten. Di sudut-sudut masjid Kota Padang, setiap Ramadhan, proses itu terus berlangsung membentuk generasi yang diharapkan bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral. (*)
