BOGOR, ONtime.ID — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai gagal mengelola perusahaan negara secara bertanggung jawab.
Ia menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi praktik pengelolaan buruk maupun kebocoran anggaran di tubuh BUMN.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
[irp posts=”33733″ ]
Di hadapan para kepala daerah dan pejabat kementerian, Prabowo menegaskan bahwa pimpinan BUMN di masa lalu tidak bisa lepas tangan atas kerugian negara yang terjadi. Ia bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan pemanggilan aparat penegak hukum.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan merasa aman. Siap-siap dipanggil kejaksaan,” tegas Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyinggung persoalan kebocoran anggaran yang selama ini membebani kinerja perusahaan pelat merah. Menurutnya, lemahnya tata kelola menjadi akar dari berbagai masalah struktural di BUMN.
[irp posts=”33730″ ]
Sebagai langkah pembenahan, Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Melalui lembaga tersebut, pemerintah menyatukan seluruh aset BUMN ke dalam satu pengelolaan berbasis sovereign wealth fund.
Ia menyebut total nilai aset yang kini dikelola secara terpusat mencapai lebih dari satu triliun dolar Amerika Serikat. “Nilai aset yang kita kelola bersama mencapai sekitar US$1,04 triliun,” ujarnya.
Prabowo menilai, selama ini pengelolaan BUMN tidak efektif karena tersebar di lebih dari seribu perusahaan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak masuk akal dari sisi manajemen. “Bagaimana mungkin 1.000 lebih perusahaan dikelola terpisah-pisah? Ini jelas tidak sehat,” katanya.
[irp posts=”33727″ ]
Presiden juga menepis anggapan bahwa dirinya hanya berani menyampaikan ancaman di atas podium. Ia menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
“Mereka bilang saya cuma bisa bicara. Tunggu saja. Negara ini tidak akan kalah oleh siapa pun yang merugikan rakyat,” pungkas Prabowo. (*)
